KPK RI Apresiasi Berdirinya GEMPAR, Dorong Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi dari Dunia Pendidikan

BANDUNG — Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) memberikan apresiasi tinggi atas berdirinya GEMPAR (Gerakan Masyarakat Pendidikan Anti Korupsi), sebuah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan antikorupsi yang dipimpin oleh Ketua Umum Zacky Satria, S.E. Deklarasi dan penyuluhan perdana GEMPAR dilaksanakan pada Kamis (11/12/2025) di Hotel Horison Kota Bandung, dan dihadiri langsung oleh Dr. Millah Kamilah Muslimat, S.Pd., M.M.,
Penyuluh Antikorupsi Bidang Pendidikan Forum Paksiapi Provinsi Jawa Barat

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Millah menyampaikan bahwa kehadiran GEMPAR merupakan angin segar bagi upaya pemberantasan korupsi di tingkat akar rumput, khususnya pada sektor pendidikan yang selama ini masih rentan terhadap praktik-praktik penyimpangan.

GEMPAR Dianggap Mampu Jadi Wadah Publik untuk Melawan Korupsi

Dr. Millah menilai, kehadiran GEMPAR dapat menjadi wadah positif bagi masyarakat yang selama ini mengalami atau menemukan dugaan tindak korupsi namun tidak memiliki pemahaman atau ruang untuk melapor.

“Menurut saya, berdirinya GEMPAR ini sangat bagus. Ia bisa memberikan kontribusi positif dan menjadi wadah bagi masyarakat yang memiliki masalah atau laporan terkait korupsi. Bahkan, GEMPAR bisa memberikan bantuan secara gratis untuk melindungi masyarakat dari tindakan korupsi,” ujar Millah.

Ia menegaskan bahwa GEMPAR dapat menjadi NGO pendamping, sekaligus jembatan masyarakat dalam menyampaikan laporan atau mencari perlindungan atas dugaan kasus korupsi yang mungkin sebelumnya sulit diakses secara formal.

Edukasi dan Roadshow ke Sekolah Jadi Senjata Utama Cegah Korupsi

Dalam uraiannya, Dr. Millah menekankan pentingnya edukasi antikorupsi sedini mungkin, khususnya di lingkungan sekolah. Menurutnya, penguatan integritas harus dimulai dari dunia pendidikan, karena banyak persoalan korupsi justru berawal dari lemahnya nilai kejujuran dan transparansi.

“Salah satu langkah paling efektif adalah edukasi melalui roadshow ke sekolah-sekolah. Ini penting agar kesadaran antikorupsi tumbuh, dan persentase terjadinya korupsi bisa ditekan sejak dini,” jelasnya.

Ia menegaskan bahwa GEMPAR sudah tepat mengambil peran ini sebagai bagian dari edukasi, antisipasi, dan pengawasan sosial (social control).

Dunia Pendidikan Masih Rawan Praktik Korupsi

Dr. Millah secara terbuka mengakui bahwa dunia pendidikan masih menyimpan berbagai potensi penyimpangan yang kerap tidak terlihat secara kasat mata.

“Masih banyak praktik korupsi di dunia pendidikan yang harus diberantas. Banyak yang tidak terlihat, tapi tetap harus dicegah. Edukasi dan pembinaan adalah kunci,” tegasnya.

Menurutnya, skema pelaporan berbasis digital seperti BOS, PIP, atau FIF yang langsung terhubung ke pusat merupakan salah satu langkah yang cukup efektif dalam mempersempit ruang gerak oknum yang ingin melakukan korupsi. KPK, kata dia, terus mendorong kolaborasi dengan dinas pendidikan untuk memperkuat transparansi tersebut.

Peran Masyarakat dan NGO Sangat Diperlukan

Ketika ditanya mengenai kemampuan masyarakat atau organisasi dalam mengungkap dugaan korupsi yang sulit dibuktikan, Dr. Millah menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga.

“Peran masyarakat dan NGO seperti GEMPAR sangat penting. Namun, semua kembali pada keseriusan lembaga terkait dalam membangun sistem transparansi. KPK sendiri terus berkolaborasi dengan dinas-dinas agar ruang korupsi semakin sempit,” jelasnya.

Ia menambahkan bahwa meski korupsi tidak akan hilang seketika, tetapi minimalisasi bisa diwujudkan melalui sistem yang kuat, pendidikan karakter, dan budaya lapor yang mudah bagi masyarakat.

Harapan KPK: Indonesia tanpa Korupsi

Menutup penyuluhannya, Dr. Millah menyampaikan harapan besar agar GEMPAR mampu menjadi warna baru dalam gerakan pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Harapan saya, korupsi di Indonesia bisa ditekan bahkan ditiadakan. Kita bisa melihat negara seperti Turki, di mana tingkat korupsinya sangat rendah karena strategi pemerintah pusatnya kuat. Semua elemen—KPK, pemerintah, lembaga pendidikan, masyarakat, dan NGO—harus berkolaborasi,” katanya.

Ia berharap ke depan semakin banyak masyarakat yang berani jujur dan mau berkontribusi positif dalam gerakan antikorupsi.

“Semoga lahir lebih banyak orang-orang yang jujur dan berintegritas sehingga korupsi benar-benar bisa ditekan. Kehadiran GEMPAR adalah bagian penting dari harapan itu,” tutupnya.