BANDUNG, SwaraJabar.id – Bertempat di kantor Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat digelar Rapat Komisi Dewan Sumber Daya Air (DSDA) Provinsi Jawa Barat, Selasa (23/6/2026). Rapat yang mengusung tema “Integrasi Kawasan Hulu, Tengah, Hilir Daerah Aliran Sungai (DAS) pada Wilayah Sungai di Jawa Barat dalam Mendukung Pengelolaan Sumber Daya Air yang Berkelanjutan”, bertujuan untuk merumuskan kriteria strategis sebagai dasar kebijakan pengelolaan air di masa depan.
Pada kesempatan tersebut salah seorang anggota Komisi DSDA Cepi Al Hakim menyampaikan pandangan kritis mengenai urgensi integrasi pengelolaan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Jawa Barat. Ia menegaskan bahwa diskusi kebijakan tidak boleh terlepas dari realitas krisis yang terjadi di lapangan. Sebagai contoh nyata, ia menyoroti kondisi di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, di mana krisis air telah mengancam kehidupan warga dan sektor pertanian.
Krisis Faktual di Hulu
Berdasarkan laporan terkini, kekeringan ekstrem telah melanda Desa Parakan Muncang dan Desa Kalongliud, Kecamatan Nanggung. Data menunjukkan sebanyak 1.177 jiwa (322 Kepala Keluarga) terdampak langsung oleh krisis air bersih. Sementara itu, puluhan hektar lahan persawahan terancam gagal panen akibat kerusakan saluran irigasi yang mengakibatkan air tidak tersalurkan ke ladang petani.
“Respons pemerintah saat ini masih bersifat reaktif, seperti penyaluran 15.000 liter air bersih oleh BPBD, namun ini bukan solusi permanen. Jika kawasan hulu yang seharusnya menjadi area tangkapan air saja mengalami kekeringan separah ini, maka terdapat sistem hidrologis yang rusak parah di hulunya,” ujar Cepi Al Hakim.
Kritik Terhadap Pendekatan Pengelolaan
Cepi pun menilai bahwa pengelolaan DAS selama ini terlalu kaku dengan pendekatan biofisik semata, seperti hanya memetakan kemiringan lereng, jenis tanah, dan curah hujan. Menurutnya, variabel perilaku manusia dan ekonomi-politik penguasaan lahan sering kali diabaikan.
“Kecepatan kerusakan kawasan lindung jauh lebih masif dibandingkan laju rehabilitasinya karena keuntungan finansial dari eksploitasi lahan lebih memikat daripada nilai konservasi. Selama akar masalah ekonomi-politik ini tidak disentuh, kita hanya akan terjebak dalam siklus rehabilitasi rutin tanpa hasil yang signifikan,” tegasnya.
Tiga Pilar Rekomendasi Strategis
Menanggapi tantangan pengelolaan di 6 Wilayah Sungai (WS) di Jawa Barat—yaitu WS Ciliwung-Cisadane, WS Citarum, WS Citanduy, WS Cimanuk-Cisanggarung, WS Cisadea-Cibareno, dan WS Ciwulan-Cilaki—Cepi Al Hakim mendesak DSDA Jawa Barat untuk mengadopsi tiga langkah konkret dalam rekomendasi Sidang Pleno I mendatang :
1. Integrasi Instrumen Hukum dan Valuasi Ekonomi : Deliniasi kawasan hulu, tengah, dan hilir harus menjadi produk hukum yang mengikat dan terintegrasi dengan penghitungan Nilai Perolehan Air Permukaan (NPAP) serta valuasi air, guna memberikan disinsentif ekonomi bagi pihak yang merusak fungsi resapan.
2. Transformasi Pemulihan Fisik dan Infrastruktur : Menggeser fokus dari rehabilitasi vegetatif rutin menuju pembangunan infrastruktur teknis yang terstandarisasi, seperti perbaikan irigasi teknis dan sistem resapan air di wilayah berisiko tinggi dengan konservasi air secara berkelanjutan.
3. Penegakan Ekologi Berbasis Sosial : Memasukkan parameter perilaku manusia dalam kriteria penetapan kawasan lindung, di mana pemilik lahan di hulu memiliki kewajiban regulatif untuk menjaga kelestarian lingkungan demi keberlangsungan di hilir.
“Hulu yang dijaga akan mengalirkan kehidupan, sementara hulu yang dirusak akan mengalirkan bencana. Mari kita pastikan rekomendasi dari komisi kita hari ini mampu menyelamatkan kehidupan petani dan masyarakat kita yang saat ini sedang menatap sumber airnya yang mengering,” tutupnya.
Tentang Cepi Al Hakim
Cepi Al Hakim salah satu anggota Dewan SDA Jawa Barat merupakan tokoh yang aktif dalam isu lingkungan dan sumber daya air (Sobat Bumi Community) serta menjabat sebagai Wakil Ketua Bidang Lingkungan di Himpunan Alumni IPB (HA IPB). Beliau berkomitmen pada pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan melalui pendekatan berbasis data dan integrasi sosial-ekonomi.
Kontak Media:
Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat
Website: www.dinassda.jabarprov.go.id
Telepon: (022) 4236113-4215243
+ There are no comments
Add yours