Kabupaten Bekasi — Ketua Umum LSM SNIPER, Gunawan yang akrab disapa Mbah Goen, mengingatkan bahwa kondisi APBD Kabupaten Bekasi Tahun Anggaran 2026 tengah menghadapi tekanan yang tidak ringan. Beban belanja pegawai meningkat signifikan, terutama akibat pembayaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang jumlahnya mencapai belasan ribu orang, ditambah kewajiban pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
Menurut Mbah Goen, tekanan fiskal tersebut semakin berat karena adanya pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai sekitar Rp640 miliar. Di saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Bekasi juga dihadapkan pada kewajiban membayar utang BPJS Kesehatan yang mencapai ratusan miliar rupiah agar pelayanan kesehatan masyarakat tidak terganggu.
“Ini situasi yang nyata dan harus dipahami bersama. Pemerintah daerah tidak sedang berada dalam ruang yang longgar. Beban belanja rutin meningkat, sementara ruang fiskal menyempit,” ujar Mbah Goen.
Ia menegaskan, pembayaran kewajiban kepada BPJS merupakan langkah krusial untuk menjamin masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan yang layak di rumah sakit dan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Jika kewajiban tersebut tidak segera diselesaikan, dikhawatirkan pelayanan publik akan terdampak, terutama bagi warga kurang mampu yang sangat bergantung pada jaminan kesehatan.
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, kondisi ini menuntut kebijakan yang lebih selektif dan berbasis prioritas. Mbah Goen mendorong agar belanja daerah difokuskan pada sektor-sektor yang menyentuh langsung kepentingan rakyat, seperti kesehatan, pendidikan, infrastruktur dasar, serta penguatan ekonomi kerakyatan.
Sebagai tokoh masyarakat, ia juga mengajak seluruh elemen warga Kabupaten Bekasi untuk memberikan ruang dan kesempatan kepada Plt Bupati beserta jajaran Pemerintah Kabupaten Bekasi agar dapat bekerja secara maksimal memulihkan kondisi fiskal daerah.
“Kita harus objektif dan bijak. Dalam situasi seperti ini, yang dibutuhkan adalah dukungan moral, pengawasan yang konstruktif, dan partisipasi aktif masyarakat. Kritik tetap perlu, tetapi harus solutif dan bertanggung jawab,” tegasnya.
Mbah Goen menilai, tantangan fiskal 2026 bisa menjadi momentum untuk melakukan pembenahan menyeluruh, mulai dari efisiensi belanja, optimalisasi pendapatan asli daerah (PAD), hingga penguatan transparansi dan akuntabilitas anggaran. Dengan tata kelola yang baik, ia optimistis Kabupaten Bekasi dapat keluar dari tekanan anggaran dan kembali fokus pada agenda pembangunan yang berkeadilan.
“Ini bukan semata soal angka-angka APBD, tetapi tentang keberlanjutan pelayanan publik dan masa depan masyarakat Kabupaten Bekasi. Jika pemerintah dan masyarakat berjalan beriringan, saya yakin kondisi ini bisa kita lalui bersama,” pungkas Mbah Goen.
