Bosih Awaludin Tekankan Penguatan Tata Kelola sebagai Fondasi Pemerintahan Bersih di Hari Anti Korupsi Se-Dunia

Kabupaten Bekasi — Peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) menjadi momentum strategis untuk memperkuat komitmen bersama dalam membangun pemerintahan yang bersih, efektif, dan berorientasi pada kepentingan publik. Hal tersebut disampaikan H. Bosih Awaludin, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Golkar, dalam keterangannya menyambut HAKORDIA.

Menurut H. Bosih Awaludin, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan melalui penguatan tata kelola pemerintahan, kualitas sumber daya aparatur, serta mekanisme pengawasan yang sehat dan proporsional.

> “Korupsi tidak berdiri sendiri. Ia tumbuh dari lemahnya sistem, rendahnya disiplin tata kelola, dan kurang optimalnya pengawasan. Karena itu, perbaikannya harus dimulai dari pembenahan struktur dan budaya kerja,” ujarnya.

Sebagai anggota legislatif, H. Bosih menegaskan bahwa DPRD memiliki peran penting dalam memastikan setiap kebijakan dan anggaran daerah disusun secara transparan, akuntabel, serta sesuai dengan prinsip efektivitas dan manfaat publik.

Ia menilai, fungsi legislatif tidak hanya berhenti pada pengesahan anggaran, tetapi juga pada pengawalan implementasi kebijakan agar tidak menyimpang dari tujuan pembangunan.

> “Anggaran publik adalah instrumen pembangunan. Jika dikelola dengan baik dan diawasi secara konsisten, maka risiko penyimpangan dapat ditekan sejak awal,” tegasnya.

Lebih lanjut, H. Bosih Awaludin menyampaikan bahwa peringatan HAKORDIA harus dimanfaatkan sebagai sarana evaluasi bersama, baik bagi penyelenggara pemerintahan maupun pemangku kepentingan lainnya, untuk terus meningkatkan standar integritas dan profesionalisme.

Menurutnya, pemberantasan korupsi yang efektif membutuhkan sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, aparat penegak hukum, serta partisipasi masyarakat yang konstruktif.

> “Masyarakat juga memiliki peran penting melalui pengawasan sosial yang berimbang dan bertanggung jawab. Dengan kolaborasi yang sehat, kepercayaan publik terhadap institusi dapat terus dijaga,” katanya.

Menutup pernyataannya, H. Bosih Awaludin menegaskan komitmen Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Bekasi untuk terus mendukung kebijakan daerah yang berorientasi pada pemerintahan bersih, pembangunan berkelanjutan, dan kesejahteraan masyarakat.

> “Pemerintahan yang bersih adalah prasyarat utama pembangunan yang stabil. Dari Bekasi, kita perkuat tata kelola untuk masa depan daerah yang lebih maju dan dipercaya rakyat.”