KARAWANG — Dugaan keterlibatan Wakil Bupati Karawang, H. Maslani dalam urusan Unit Layanan Pengadaan (ULP) barang dan jasa Pemerintah Kabupaten Karawang terus menjadi sorotan publik. Isu ini mencuat setelah pernyataan aktivis Tatang Suryadi alias Tatang Obet viral dalam Podcast TitikTemu, yang menyinggung adanya dugaan “cawe-cawe” pejabat dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Karawang.
Pernyataan tersebut menimbulkan polemik, terutama di kalangan orang-orang yang dikenal dekat dengan H. Maslani. Mereka menilai tudingan itu tidak berdasar dan mencoreng nama baik Wakil Bupati.
Namun berbeda pandangan disampaikan praktisi hukum, Asep Agustian, S.H., M.H. atau yang akrab disapa Askun. Menurutnya, kegaduhan ini seharusnya tidak perlu terjadi apabila kedua pihak mampu bersikap bijak dan dewasa dalam menyikapi perbedaan.
> “Kalau mendengar kabar seperti ini, sebaiknya jangan langsung reaktif. Apalagi Pak Maslani itu pejabat publik, wajar kalau dikritik. Kalau merasa tidak bersalah, tinggal buat laporan resmi ke kepolisian, bukan malah tersinggung,” ujar Askun kepada wartawan, Senin (13/10/2025).
Dengan gaya khasnya yang lugas, Askun juga menyentil cara sebagian pejabat yang terlalu mudah membawa urusan publik ke ranah hukum tanpa menimbang konteks.
> “Jangan sedikit-sedikit lapor, sedikit-sedikit lapor. Lapor yang banyak sekalian, maksudnya laporan resmi, biar jelas duduk perkaranya,” sindirnya dengan nada satire.
Kritik Boleh, Tapi Bertanggung Jawab
Di sisi lain, Askun juga memberi catatan kepada Tatang Obet agar berhati-hati dalam menyampaikan pendapat di ruang publik. Ia menilai, meski kritik adalah hal wajar dalam demokrasi, namun menyebut nama seseorang tanpa dasar hukum yang kuat bisa menimbulkan kesalahpahaman.
> “Sebaiknya jangan langsung menyebut nama kalau belum ada laporan resmi ke penegak hukum. Karena beda tipis antara kritik dengan tudingan. Tapi kalau memang pernyataannya bisa dipertanggungjawabkan, ya silakan saja,” ucapnya.
Askun menegaskan dirinya tidak membela siapa pun—baik Wabup Maslani maupun Tatang Obet—namun mendorong agar semua pihak lebih dewasa menyikapi perbedaan pandangan.
> “Saya hanya ingin mengingatkan, jangan sedikit-sedikit gaduh. Kalau kita tenang, semua bisa diselesaikan dengan baik,” tegasnya.
Belajar dari Kepemimpinan Cellica
Menariknya, Askun sempat menyinggung gaya kepemimpinan mantan Bupati Karawang dua periode, dr. Cellica Nurrachadiana, yang menurutnya cukup matang dan patut dijadikan teladan dalam menghadapi kritik publik.
> “Dulu Bu Cellica juga sering dikritik, tapi beliau santai, tenang, tidak reaktif. Kalau merasa tidak bersalah, ya cukup klarifikasi lewat Diskominfo atau media. Kalau masih tidak puas, baru laporkan. Tapi persoalannya, bagaimana kalau nanti tudingan itu ternyata benar?” ujar Askun retoris.
Menurut Askun, Cellica Nurrachadiana merupakan sosok pemimpin yang kuat, berkelas, dan berani menghadapi kritik secara elegan tanpa kehilangan wibawa.
> “Bu Cellica itu punya karakter kepemimpinan yang luar biasa. Beliau bisa memisahkan antara kritik dan serangan pribadi. Bahkan di tengah tekanan politik, beliau tetap fokus bekerja, menjaga marwah jabatan, dan tidak mudah terprovokasi,” puji Askun.
Askun menilai, sikap seperti itu seharusnya menjadi contoh bagi pejabat publik lainnya, termasuk bagi Wabup Maslani yang kini tengah disorot publik.
> “Seorang pemimpin itu harus kuat mental. Jangan mudah tersulut oleh isu. Jadilah seperti Bu Cellica, yang setiap kali diserang justru membalas dengan prestasi dan kerja nyata,” imbuhnya.
APH Diminta Bergerak
Lebih lanjut, Askun mendorong Aparat Penegak Hukum (APH) untuk turun tangan memeriksa persoalan ini, baik terkait tudingan dugaan cawe-cawe di ULP maupun pihak yang melontarkan tuduhan tanpa dasar.
> “APH bisa mulai penyelidikan dari Laporan Informasi (LI). Tidak perlu menunggu laporan resmi kalau memang sudah ada indikasi. Jadi semua bisa terang benderang,” jelasnya.
Askun juga mengingatkan agar Wabup Maslani tidak terbawa emosi dalam menghadapi isu ini.
> “Wabup Maslani tak perlu kebakaran jenggot. Biarkan penegak hukum yang bekerja. Kita semua harus belajar lebih tenang dan dewasa dalam menyikapi setiap persoalan, apalagi yang menyangkut pejabat publik,” tandasnya.
—
📰 Catatan Redaksi:
Polemik dugaan “cawe-cawe” pejabat dalam proses pengadaan barang dan jasa bukan hal baru di dunia birokrasi. Namun sebagaimana ditegaskan Asep Agustian, solusi dari setiap tudingan bukan terletak pada reaksi emosional, melainkan pada sikap transparan, tabah, dan profesional—seperti keteladanan kepemimpinan yang pernah ditunjukkan dr. Cellica Nurrachadiana.
+ There are no comments
Add yours