Bangunan Kantor Kecamatan Retak, Ketua FWJI Mariam: Jangan Main-Main dengan Uang Rakyat! “Suara PERS Suara Publik”

2 min read

BEKASI – Dunia jurnalistik kembali menyoroti lemahnya pengawasan pemerintah daerah terhadap proyek infrastruktur. Kali ini, sorotan tajam datang dari Ketua Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Kabupaten Bekasi), Siti Maryam, yang mengecam keras Dinas Cipta Karya Kabupaten Bekasi atas kerusakan parah pada bangunan Kantor Kecamatan Karang Bahagia yang baru direhabilitasi sekitar 20 bulan lalu.

Bangunan yang menelan anggaran hingga Rp 2,3 miliar itu kini tampak memprihatinkan. Retakan di dinding terlihat jelas di beberapa bagian, bahkan dikhawatirkan dapat membahayakan keselamatan pegawai maupun masyarakat yang beraktivitas di dalam gedung tersebut.

“Kalau bangunan baru direhab tapi sudah retak seperti ini, jelas ada yang tidak beres. Pemerintah harus segera turun tangan. Jangan main-main dengan uang rakyat!” tegas Mariam, di sela-sela kegiatan jurnalis FWJI saat meninjau lokasi, Senin (13/10/2025).

Suara Pers, Suara Publik

Sebagai jurnalis dan sekaligus pemimpin organisasi wartawan, Mariam menegaskan bahwa pers memiliki tanggung jawab moral untuk bersuara lantang ketika terjadi dugaan penyimpangan dalam proyek yang menggunakan uang negara.
Menurutnya, keretakan bangunan tersebut tidak bisa dianggap sebagai kejadian biasa, apalagi jika dibiarkan tanpa tindakan evaluasi.

“Pers tidak boleh diam. Kami wajib mempertanyakan kualitas proyek ini — mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pengawasan. Karena setiap rupiah dari APBD itu adalah amanah publik,” ujarnya dengan nada tegas.

Diduga Lemah Pengawasan, Kualitas Diragukan

Bangunan tersebut diketahui dikerjakan oleh PT. Sepasang Sejoli pada akhir tahun 2023. Namun baru dua tahun berselang, struktur bangunan sudah menunjukkan tanda-tanda kerusakan serius. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan besar tentang mutu pekerjaan dan keseriusan Dinas Cipta Karya dalam melakukan pengawasan.

“Kalau proyek dengan anggaran miliaran rupiah cepat rusak, berarti ada persoalan serius di sistem pengawasan. Apakah bahan bangunannya tidak sesuai RAB? Atau ada kelalaian dalam proses pengerjaan?” tanya Mariam.

FWJI Kabupaten Bekasi juga mendesak agar Dinas Cipta Karya segera melakukan audit teknis dan terbuka kepada publik. Transparansi, menurut Mariam, adalah satu-satunya cara untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Pers Menjadi Pilar Pengawasan Sosial

Dari sudut pandang jurnalistik, kasus ini menggambarkan betapa pentingnya fungsi kontrol sosial media massa dalam mendorong pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Ketika wartawan di lapangan berani bersuara, itu bukan semata demi sensasi pemberitaan, tapi untuk kemajuan sebuah peradaban di suatu wilayah.

Bagikan berita/artikel ini

You May Also Like

More From Author

+ There are no comments

Add yours