Bekasi – Program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) kembali menjadi sorotan utama dalam kegiatan Sosialisasi JKN-KIS yang digelar BPJS Kesehatan Cabang Cikarang bersama Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Fraksi Gerindra, drg. Hj. Putih Sari, M.M., pada Senin (25/8/2025).
Dalam kesempatan tersebut, Putih Sari menyampaikan rasa bangganya dapat kembali bertatap muka dengan warga Kabupaten Bekasi. Ia mengaku bersyukur program kesehatan yang diperjuangkannya di Senayan kini telah dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Alhamdulillah, negara hadir untuk menyelesaikan persoalan kesehatan nasional. Jika dulu kita mengenal JAMKESMAS dan JAMKESDA, sekarang semua disatukan melalui program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan,” jelas Putih Sari di hadapan warga.
Perapihan Data Peserta PBI
Putih Sari menekankan bahwa pemerintah terus melakukan perapihan data peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI), baik yang berasal dari pusat maupun daerah. Saat ini, tercatat sekitar 96,4 juta jiwa dari 250 juta penduduk Indonesia yang iurannya ditanggung penuh oleh negara.
“Data peserta PBI masih perlu terus dirapihkan. Banyak yang sudah meninggal, pindah domisili, atau terjadi tumpang tindih kepesertaan. Karena itu, pemerintah pusat sedang menata ulang agar bantuan ini benar-benar tepat sasaran,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat yang mengalami kendala kepesertaan atau mendapati status kepesertaannya dinonaktifkan, agar segera melapor ke Dinas Sosial Kabupaten. Nantinya, Dinas Sosial akan meneruskan usulan ke Kementerian Sosial agar peserta bisa kembali masuk ke dalam program PBI.
Gotong Royong dalam JKN
Lebih jauh, Putih Sari menjelaskan prinsip dasar JKN adalah gotong royong. Program ini berbeda dengan asuransi swasta, karena JKN tidak membedakan status kesehatan calon peserta dan iuran yang ditetapkan pun jauh lebih terjangkau.
“Kalau asuransi swasta biasanya ada pemeriksaan kesehatan terlebih dahulu, bahkan bisa menolak calon peserta jika ada penyakit tertentu. Tapi JKN tidak seperti itu, semua bisa bergabung. Inilah bentuk nyata asuransi sosial berbasis Pancasila, yang mengutamakan kepentingan rakyat,” tegasnya.
Harapan Perluasan Cakupan
Saat ini pemerintah baru mampu membiayai iuran bagi 96,4 juta jiwa. Namun Putih Sari berharap ke depan, seluruh masyarakat Indonesia bisa ditanggung oleh pemerintah, sehingga akses layanan kesehatan merata dan tanpa diskriminasi.
“Kita semua tentu berharap suatu hari nanti seluruh rakyat Indonesia, 250 juta jiwa, bisa mendapatkan jaminan kesehatan yang ditanggung penuh oleh negara. In syaa Allah, ini cita-cita yang akan terus kita perjuangkan bersama,” pungkasnya.
Edukasi untuk Masyarakat
Melalui sosialisasi ini, masyarakat diajak semakin memahami pentingnya menjadi peserta JKN-KIS. Selain sebagai jaminan kesehatan, program ini juga merupakan bentuk nyata perwujudan sila kelima Pancasila: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
BPJS Kesehatan sendiri terus berbenah dengan meningkatkan mutu layanan, mempermudah akses administrasi, serta memperluas fasilitas kesehatan mitra agar masyarakat semakin mudah mendapatkan pelayanan yang layak.
