BEKASI, Swarajabar.id – Ketua Umum MPI (Masyarakat Peduli Investor) Indonesia, Dr. H. Anwar Musyadad, S.H., M.H., melayangkan kritik keras terhadap sejumlah perusahaan di Kabupaten Bekasi yang dinilai mengabaikan keberadaan tenaga kerja lokal. Hal itu disampaikan saat dirinya mewakili Ormas dan LSM se-Kabupaten Bekasi dalam agenda audiensi bersama Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Rabu (18/6/2025), di Gedung DPRD, Cikarang Pusat, Jawa Barat.
Menurut Dr. Anwar Musyadad, pihaknya menyayangkan praktik rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan oleh perusahaan yang berdomisili di wilayah Kabupaten Bekasi, namun lebih memilih merekrut karyawan dari luar daerah hanya karena faktor kesamaan asal daerah dengan oknum HRD (Human Resource Development) perusahaan tersebut.
“Ini mencederai prinsip keadilan sosial. Kabupaten Bekasi sebagai kawasan industri terbesar se-Asia Tenggara, seharusnya menjadi sumber penghidupan utama bagi warga lokal. Namun nyatanya, banyak tenaga kerja luar daerah yang justru lebih diprioritaskan karena ada ‘orang dalam’ dari kampung halaman yang bermain,” tegas Dr. Anwar.
Ia menambahkan, kondisi tersebut bukan hanya melukai hati masyarakat lokal, namun juga berdampak luas terhadap roda perekonomian daerah. Sektor UMKM, pemilik warung, pengusaha kontrakan, dan pelaku usaha kecil lainnya kehilangan potensi penghasilan yang seharusnya dapat berkembang pesat seiring peningkatan serapan tenaga kerja lokal.
“Warung UMKM tidak kebagian pasar. Pengusaha kontrakan merugi. Perputaran ekonomi tersumbat. Padahal status Kabupaten Bekasi sebagai kota industri seharusnya menjadi berkah bagi semua lapisan masyarakat,” ungkapnya.
Dalam forum tersebut, Dr. Anwar meminta kepada para anggota DPRD Kabupaten Bekasi, khususnya yang hadir dalam pertemuan, agar mengambil sikap tegas dan nyata untuk membela kepentingan masyarakat lokal. Ia mendesak DPRD agar membuat regulasi atau mendorong Perda (Peraturan Daerah) yang mengutamakan tenaga kerja lokal dalam proses perekrutan di seluruh perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Bekasi.
“Jangan sampai wakil rakyat justru menjadi penonton ketika hak-hak rakyat yang mereka wakili terampas oleh permainan oknum yang hanya mementingkan relasi pribadi,” tutup Dr. Anwar.
Audiensi tersebut juga dihadiri sejumlah perwakilan Ormas, tokoh masyarakat, serta aktivis lokal yang turut menyuarakan keprihatinan serupa. Mereka menegaskan bahwa jika praktik semacam ini terus dibiarkan, maka ketimpangan sosial dan gesekan horizontal di tengah masyarakat sangat mungkin terjadi.
+ There are no comments
Add yours