Kabupaten Bekasi, 8 April 2026 — Komitmen pembangunan yang berkeadilan dan merata di Kabupaten Bekasi mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan. Salah satunya disampaikan oleh Zuli Zulkifli, Direktur LBH Arjuna, yang menilai arah kebijakan Plt Bupati Bekasi Asep Surya Atmadja sebagai langkah cerdas, progresif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat secara menyeluruh.
Pernyataan tersebut disampaikannya usai mengikuti forum Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Bekasi 2027 (Musrenbang) Tahun Anggaran 2027 yang digelar di Gedung Aula Swatantra Wibawa Mukti, Rabu (8/4/2026).
Menurut Zuli, arah pembangunan yang menitikberatkan pada pemerataan merupakan bentuk nyata keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan yang selama ini kerap luput dari prioritas pembangunan.
“Kami menyatakan dukungan penuh terhadap langkah cerdas Plt Bupati Bekasi yang menempatkan pemerataan pembangunan sebagai prioritas utama. Ini bukan hanya kebijakan administratif, tetapi juga wujud keberanian dalam menghadirkan keadilan sosial bagi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah terluar,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur harus menjadi fondasi utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Konektivitas antarwilayah, seperti pembangunan jalan dan jembatan penghubung, dinilai akan membuka akses baru bagi distribusi ekonomi serta meningkatkan mobilitas masyarakat secara signifikan.
Lebih lanjut, Zuli menyoroti pentingnya percepatan pembangunan lintas kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bekasi. Menurutnya, sinergi pembangunan tidak boleh terbatas pada satu wilayah administratif saja, melainkan harus terintegrasi dengan daerah-daerah penyangga seperti Kabupaten Karawang, Kota Bekasi, serta wilayah lain yang memiliki keterkaitan geografis dan ekonomi.
“Pembangunan lintas wilayah adalah keniscayaan. Kawasan perbatasan harus menjadi prioritas bersama, karena di sanalah terdapat potensi besar yang selama ini belum tergarap optimal. Jika konektivitas dibangun secara terintegrasi, maka akan tercipta pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat,” tegasnya.
Ia juga menambahkan bahwa pendekatan ini sejalan dengan semangat koordinasi antarwilayah yang mengemuka dalam forum Musrenbang, yang menekankan pentingnya sinkronisasi program pembangunan berbasis konektivitas kawasan perbatasan.
“Ini bukan sekadar pembangunan fisik, tetapi juga bentuk pembelaan terhadap hak masyarakat untuk mendapatkan akses yang adil terhadap pembangunan. Ketika wilayah perbatasan mulai tersentuh secara serius, maka kesenjangan akan berkurang dan pertumbuhan ekonomi akan bergerak lebih merata,” tambahnya.
Zuli pun mendorong agar kolaborasi antar pemerintah daerah—baik Kabupaten Bekasi maupun daerah-daerah yang terhubung langsung—terus diperkuat, tidak hanya dalam tahap perencanaan, tetapi juga dalam implementasi dan pengawasan pembangunan.
Sejalan dengan itu, dukungan lintas daerah terhadap penguatan konektivitas terus mengemuka sebagai bagian dari upaya percepatan pembangunan kawasan. Sinergi ini diharapkan mampu menghadirkan pembangunan yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat posisi Kabupaten Bekasi sebagai simpul strategis pertumbuhan ekonomi di wilayah Jawa Barat.
Dengan komitmen yang kuat terhadap pemerataan dan keadilan pembangunan, arah kebijakan Tahun Anggaran 2027 ini diyakini akan menjadi fondasi penting dalam menciptakan pembangunan yang inklusif—tidak hanya terpusat di wilayah perkotaan, tetapi juga menjangkau hingga ke wilayah perbatasan dan daerah yang selama ini kurang tersentuh pembangunan.
+ There are no comments
Add yours