Sidang Tipikor Bandung Ungkap Dugaan Pola Fee Proyek di Bekasi, Momentum Perkuat Integritas Tata Kelola Pembangunan

Bandung, 8 April 2026 — Dilansir dari Berbagai Media Online dan Media Nasional, Persidangan perkara dugaan korupsi proyek infrastruktur di Kabupaten Bekasi yang berlangsung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung membuka babak penting dalam upaya penegakan hukum sekaligus refleksi mendalam terhadap tata kelola pembangunan daerah.

Dalam sidang tersebut, Kepala Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) Kabupaten Bekasi, Hendry Lincoln, mengungkap adanya praktik pemberian fee proyek sekitar 10 persen yang disebut telah berlangsung sejak periode kepemimpinan sebelumnya. Pernyataan ini menjadi perhatian serius, karena mengindikasikan adanya pola yang diduga tidak berdiri sendiri, melainkan berpotensi menjadi bagian dari kebiasaan yang mengakar.

Menurut kesaksian di persidangan, fee tersebut kerap dipersepsikan sebagai “biaya operasional” di luar mekanisme anggaran resmi. Selain itu, terungkap pula adanya komunikasi awal antara pihak internal dinas dengan kontraktor tertentu sebelum proses lelang berlangsung. Fakta ini mengarah pada dugaan pengondisian proyek, yang sejatinya bertentangan dengan prinsip transparansi dan persaingan sehat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Persidangan juga menyingkap peran pihak perantara yang diduga menjembatani komunikasi antara pejabat dan pelaksana proyek. Dalam dinamika tersebut, aliran dana dalam jumlah signifikan turut terungkap, termasuk pengakuan penerimaan uang miliaran rupiah yang diklaim sebagai bentuk “ucapan terima kasih”, dan telah dikembalikan kepada penyidik.

Perkembangan ini mendorong jaksa penuntut untuk menelusuri lebih jauh kemungkinan adanya keterkaitan lintas periode kepemimpinan. Langkah ini dinilai penting guna memastikan apakah praktik tersebut merupakan tindakan individual atau bagian dari sistem yang lebih luas.

Bagi masyarakat, jalannya persidangan ini menjadi pengingat bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari capaian fisik semata, tetapi juga dari integritas proses yang melandasinya. Kepercayaan publik hanya dapat terbangun apabila setiap tahapan perencanaan dan pelaksanaan program benar-benar menjunjung tinggi prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keadilan.

Momentum ini sekaligus menjadi ruang refleksi bersama bagi seluruh pemangku kepentingan di daerah. Pemerintah, legislatif, aparat penegak hukum, hingga masyarakat sipil memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa praktik-praktik yang berpotensi menyimpang tidak lagi mendapat ruang dalam sistem pemerintahan.

Dengan mengedepankan semangat pembenahan dan komitmen terhadap tata kelola yang bersih, diharapkan Kabupaten Bekasi dapat terus melangkah menuju pembangunan yang berkeadilan, berintegritas, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Lebih dari sekadar proses hukum, persidangan ini menjadi pengingat bahwa setiap rupiah anggaran publik adalah amanah, yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab demi masa depan daerah yang lebih baik.