Negara Hadir Melindungi Pekerja, Cellica Nurachadiana Sosialisasikan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

Karawang – Komitmen negara dalam memberikan perlindungan kepada para pekerja terus diperkuat melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi Demokrat, dr. Hj. Cellica Nurachadiana, M.H.Kes., saat menghadiri kegiatan Sosialisasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang digelar di GOR JKW Kepuh, Karawang Barat, Jumat (19/6/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Cellica menegaskan bahwa dirinya selalu berupaya hadir di tengah masyarakat Karawang meskipun memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab di tingkat nasional. Sebagai wakil rakyat yang berdomisili di Karawang, ia mengaku rutin melakukan perjalanan Jakarta–Karawang demi memastikan aspirasi masyarakat dapat tersampaikan dan diperjuangkan secara langsung di parlemen.

Menurut Cellica, saat ini masyarakat tengah dihadapkan pada berbagai persoalan yang membutuhkan perhatian serius pemerintah. Mulai dari fenomena pemadaman listrik yang berdampak pada aktivitas warga dan dunia usaha, persoalan pelayanan kesehatan melalui BPJS Kesehatan, ketenagakerjaan, kependudukan, hingga berbagai isu sosial lainnya. Karena itu, Komisi IX DPR RI terus berupaya menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan kebijakan pemerintah pusat.

“Apapun yang saya dengar dari masyarakat, itulah yang saya perjuangkan. Tugas kami bukan hanya membahas kesehatan, tetapi juga ketenagakerjaan, perlindungan pekerja, kependudukan, hingga berbagai persoalan yang menyentuh langsung kehidupan masyarakat,” ungkapnya di hadapan ratusan peserta sosialisasi.

Pada kesempatan tersebut, Cellica menjelaskan pentingnya kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi seluruh lapisan pekerja, baik pekerja formal maupun informal. Menurutnya, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahwa program tersebut merupakan bentuk perlindungan nyata yang disiapkan negara untuk menghadapi berbagai risiko kerja yang bisa terjadi kapan saja.

Ia menuturkan, dengan iuran yang relatif terjangkau, peserta BPJS Ketenagakerjaan berhak memperoleh berbagai manfaat perlindungan. Mulai dari jaminan kecelakaan kerja yang menanggung biaya perawatan hingga sembuh, hingga santunan kematian bagi ahli waris apabila peserta meninggal dunia. Bahkan, anak-anak peserta yang ditinggalkan dapat memperoleh manfaat pendidikan dengan nilai yang sangat signifikan.

“Kalau kita hitung, biaya untuk membeli rokok atau jajanan sehari-hari sering kali lebih besar daripada iuran perlindungan ketenagakerjaan. Karena itu, mari kita mulai lebih peduli terhadap masa depan diri sendiri dan keluarga. Perlindungan sosial bukan sekadar kewajiban, tetapi bentuk kasih sayang kepada keluarga yang kita cintai,” ujarnya dengan penuh empati.

Cellica juga mengungkapkan adanya program keringanan iuran yang berlaku hingga Desember 2026. Program tersebut diharapkan dapat semakin mendorong masyarakat untuk segera mendaftarkan diri sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga perlindungan sosial dapat dirasakan oleh lebih banyak pekerja di Kabupaten Karawang.

Untuk menggambarkan besarnya manfaat program tersebut, Cellica mencontohkan salah satu kasus kecelakaan yang menimpa seorang pengemudi truk. Meski musibah tersebut menyebabkan kehilangan besar bagi keluarga, negara tetap hadir melalui BPJS Ketenagakerjaan dengan memberikan santunan kepada ahli waris. Dua anak yang ditinggalkan memperoleh manfaat yang nilainya mencapai sekitar Rp180 juta untuk menunjang masa depan dan pendidikan mereka.

Menurutnya, kisah tersebut menjadi bukti nyata bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan bukan sekadar program administratif, melainkan instrumen perlindungan yang memberikan ketenangan bagi pekerja dan keluarganya. Kehadiran negara melalui program perlindungan sosial menjadi fondasi penting dalam membangun masyarakat yang lebih sejahtera dan berdaya tahan menghadapi berbagai risiko kehidupan.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Komisi IX DPR RI bersama BPJS Ketenagakerjaan berharap semakin banyak masyarakat Karawang memahami pentingnya perlindungan sosial ketenagakerjaan. Dengan meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat, diharapkan seluruh pekerja, baik formal maupun informal, dapat bekerja dengan lebih tenang, produktif, dan memiliki jaminan masa depan yang lebih baik bagi keluarganya.

Kegiatan berlangsung penuh antusias dan menjadi ruang dialog yang konstruktif antara masyarakat, BPJS Ketenagakerjaan, dan Komisi IX DPR RI dalam memperkuat budaya perlindungan sosial sebagai bagian dari pembangunan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dan berkelanjutan.