BARAK Indonesia Bantah Isu Waketum, Sekjen: Struktur DPP Hanya Wakil Ketua

Jakarta — Sekretaris Jenderal DPP LSM BARAK (Barisan Rakyat) Indonesia, Freedy Y Patty, menegaskan bahwa informasi mengenai seseorang yang mengaku sebagai Wakil Ketua Umum organisasi tersebut tidak benar. Ia menekankan bahwa di dalam struktur organisasi BARAK Indonesia tidak terdapat jabatan Wakil Ketua Umum.

Menurut Freedy, struktur kepengurusan di tingkat Dewan Pimpinan Pusat hanya mengenal jabatan Wakil Ketua DPP, bukan Wakil Ketua Umum. Oleh karena itu, klaim yang menyebut adanya pengangkatan Wakil Ketua Umum dipastikan tidak memiliki dasar dalam struktur organisasi resmi LSM BARAK (Barisan Rakyat) Indonesia.

Freedy juga menjelaskan bahwa proses pengangkatan maupun pemberhentian pengurus di tingkat DPP bukanlah perkara sederhana. Setiap keputusan harus melalui pertimbangan yang matang serta pembahasan resmi di tingkat pimpinan organisasi agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keberlangsungan organisasi.

“Pengangkatan dan pemberhentian pengurus DPP bukan hal mudah, harus dipikirkan baik buruknya,” ujar Freedy Y Patty dalam keterangannya. Ia menegaskan bahwa setiap perubahan struktur kepengurusan hanya dapat diputuskan melalui mekanisme organisasi yang sah.

Terkait isu bahwa akan ada Wakil Ketua DPP yang berasal dari Kabupaten Bekasi, Freedy menyebut hal tersebut sejauh ini masih sebatas wacana awal dan belum pernah dibahas secara serius dalam forum pimpinan DPP LSM BARAK (Barisan Rakyat) Indonesia.

Ia juga memaparkan bahwa hingga saat ini posisi Wakil Ketua DPP di organisasi tersebut hanya diisi oleh tiga orang, yaitu Janabar, Hidayat, dan Mulyadi. Sementara untuk jabatan Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) DPP saat ini masih dijabat oleh satu orang.

Sementara itu, Ketua LSM BARAK Indonesia Kabupaten Bekasi, Haerul, turut membenarkan penjelasan dari Sekjen DPP tersebut. Ia menilai klarifikasi ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di tengah masyarakat, khususnya di Kabupaten Bekasi.

Haerul menjelaskan bahwa klarifikasi ini disampaikan setelah munculnya ucapan selamat dari sejumlah pimpinan perusahaan kepada pihak yang mengklaim jabatan tersebut. Menurutnya, hal itu terjadi karena informasi yang beredar belum diverifikasi kepada pengurus resmi organisasi.

Melalui penegasan dari Sekjen DPP ini, jajaran pengurus LSM BARAK (Barisan Rakyat) Indonesia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima maupun menyebarkan informasi terkait struktur organisasi. Mereka juga mengingatkan pentingnya melakukan konfirmasi kepada pengurus resmi agar informasi yang beredar tetap akurat, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan.