H. Jaya Marjaya Sampaikan Pandangan Umum Fraksi PKB atas APBD 2026: Prioritas untuk Kemaslahatan dan Pelayanan Publik

BEKASI — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bekasi menegaskan komitmennya untuk memastikan APBD 2026 benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat luas. Hal itu disampaikan langsung oleh H. Jaya Marjaya, S.E., S.H., M.Si, Anggota DPRD dari Fraksi PKB sekaligus Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Bekasi, yang didaulat sebagai Juru Bicara Fraksi PKB dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bekasi, Selasa (18/11/2025).

Dalam penyampaiannya, Jaya Marjaya memulai dengan menekankan bahwa APBD merupakan amanah besar dari rakyat yang harus dikelola dengan prinsip kemaslahatan, efisiensi, dan keberpihakan kepada kebutuhan masyarakat.

Masih Bergantung pada Dana Pusat, PKB Tekankan Pentingnya Optimalisasi PAD

Jaya Marjaya mengungkapkan bahwa Pendapatan Daerah dalam APBD 2026 tercatat sebesar Rp7,28 triliun, dengan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) mencapai Rp4,34 triliun. Angka tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa Kabupaten Bekasi masih memiliki ketergantungan cukup besar terhadap dana transfer pemerintah pusat.

“Kemandirian fiskal harus menjadi prioritas. PKB mendorong revitalisasi pengelolaan pajak daerah dan retribusi, memaksimalkan digitalisasi, serta memperketat pengawasan agar potensi kebocoran dapat ditekan,” kata Jaya.

Ia juga menegaskan perlunya pemetaan ulang aset daerah agar lebih produktif, serta penegakan sanksi dan pemberian penghargaan kepada wajib pajak yang memiliki kontribusi tinggi.

Belanja Daerah Rp7,57 Triliun: Pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Jadi Titik Fokus

Terkait belanja daerah sebesar Rp7,57 triliun, Jaya Marjaya menyampaikan apresiasi atas arah kebijakan Bupati yang dinilai cukup fokus pada sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan peningkatan pelayanan publik.

Meski demikian, PKB tetap memberikan sejumlah catatan strategis, di antaranya:

Dorongan Serius untuk Penurunan Pengangguran 8,82%

“Pengangguran yang masih berada pada angka 8,82% menurut BPS harus menjadi perhatian. PKB mendorong penguatan balai latihan kerja, pemberdayaan UMKM, dan penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk membuka lapangan kerja baru,” ujar Jaya.

Kesejahteraan Pelayan Umat Harus Jadi Prioritas Anggaran

Fraksi PKB melalui Jaya Marjaya juga menyoroti pentingnya keberpihakan anggaran kepada guru ngaji, imam masjid, marbot, amil jenazah, penggali kubur, petugas sosial masyarakat (PSM), hingga ketua RT dan RW.

“Mereka adalah garda terdepan pelayanan sosial dan spiritual di masyarakat. Sudah sepatutnya mereka mendapat insentif yang layak,” tegasnya.

Percepatan Implementasi Perda Pesantren

PKB juga menyoroti belum maksimalnya penerapan Perda No. 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren, karena belum terbitnya Peraturan Bupati sebagai aturan teknis.

“Kami mendesak agar Perbup segera diterbitkan dan anggarannya dialokasikan secara memadai agar pesantren dapat merasakan manfaat dari perda yang sudah disahkan,” ujar Jaya.

Ketahanan Pangan dan Penguatan Petani Masuk Agenda Penting

Fraksi PKB juga meminta Bupati memberi perhatian lebih besar kepada sektor pertanian, terutama menyangkut implementasi Perda LP2B untuk menjaga ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.

APBD Harus Menghadirkan Kemaslahatan bagi Rakyat

Dalam penutup pemandangan umumnya, Jaya Marjaya mengutip kaidah ushul fiqh

“Tasharruful imam ‘ala ar-ra’iyyah manutun bil maslahah.”
Kebijakan seorang pemimpin kepada rakyat harus berlandaskan kemaslahatan.

Ia menegaskan bahwa Fraksi PKB secara umum mendukung pembahasan lanjutan Raperda APBD 2026, dengan harapan seluruh rekomendasi yang disampaikan dapat memperkuat arah kebijakan fiskal Kabupaten Bekasi.

“APBD adalah instrumen besar untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi yang bangkit, maju, dan sejahtera. Mari kita bersinergi dalam semangat kebersamaan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik bagi seluruh masyarakat,” tutup Jaya Marjaya dalam rapat paripurna.