Tokoh Masyarakat Sirnabaya Luruskan Informasi Soal LPJ BUMDes, Dorong Pembentukan Panitia dan Dukung Keberlanjutan Program Pemberdayaan Desa

4 min read

KARAWANG – Sejumlah tokoh masyarakat Desa Sirnabaya, Kecamatan Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, menyampaikan pandangan dan aspirasi mereka terkait dinamika yang berkembang seputar Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) BUMDes Sirnabaya serta proses pembentukan kepengurusan BUMDes yang baru.

Dalam keterangannya, tokoh masyarakat Sirnabaya, Lipus, menilai bahwa informasi yang berkembang mengenai adanya penolakan LPJ BUMDes perlu diluruskan agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat. Menurutnya, hingga saat ini masyarakat belum melihat adanya bukti yang menunjukkan bahwa LPJ tersebut benar-benar ditolak oleh Pemerintah Desa.

“Kami sebagai masyarakat berharap persoalan ini dilihat secara jernih. Dari informasi yang kami terima, yang terjadi bukan penolakan LPJ, melainkan adanya proses penyempurnaan administrasi agar laporan dapat disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Karena itu, kami berharap masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum dipahami secara utuh,” ujar Lipus.

Ia menambahkan bahwa persoalan BUMDes sejatinya merupakan bagian dari dinamika internal desa yang sebaiknya diselesaikan melalui musyawarah dan komunikasi yang baik antar seluruh unsur desa. Menurutnya, menjaga kondusivitas dan persatuan masyarakat jauh lebih penting dibanding memperbesar perbedaan pandangan yang ada.

“Ini rumah tangga Desa Sirnabaya. Kami percaya persoalan yang ada dapat diselesaikan secara baik-baik melalui mekanisme yang berlaku. Yang terpenting adalah bagaimana seluruh elemen desa bersama-sama menjaga kondusivitas dan fokus terhadap kemajuan desa,” katanya.

Lipus juga mendorong agar proses pembentukan panitia pemilihan pengurus BUMDes yang baru dapat segera dilaksanakan. Menurutnya, percepatan proses tersebut penting agar berbagai program pemberdayaan ekonomi masyarakat yang selama ini berjalan melalui BUMDes tidak mengalami hambatan.

“Kami berharap panitia segera dibentuk agar tahapan pemilihan pengurus baru dapat berjalan. Jangan sampai terlalu lama karena BUMDes memiliki peran penting dalam mendukung berbagai program ekonomi masyarakat, termasuk sektor UMKM dan kegiatan pemberdayaan lainnya,” ujarnya.

Senada dengan itu, tokoh masyarakat lainnya, Soleh, menyampaikan apresiasi terhadap kinerja pengurus BUMDes periode sebelumnya yang dinilai mampu memberikan kontribusi positif bagi pendapatan desa dan pembangunan masyarakat.

Menurut Soleh, keberhasilan BUMDes selama beberapa tahun terakhir patut menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan BUMDes ke depan. Ia menilai capaian yang telah diraih menunjukkan bahwa pengelolaan BUMDes memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

“Kami melihat BUMDes selama ini telah memberikan kontribusi yang cukup baik terhadap desa. Tentu capaian-capaian positif tersebut harus dijaga dan dilanjutkan agar manfaatnya tetap dirasakan oleh masyarakat,” ungkap Soleh.

Ia juga mengaku memiliki kekhawatiran apabila proses pembentukan kepengurusan baru berlangsung terlalu lama. Menurutnya, keterlambatan tersebut berpotensi menghambat aktivitas usaha dan pemasukan yang selama ini menjadi salah satu sumber pendapatan bagi desa.

“Yang kami khawatirkan adalah jika prosesnya terlalu lama, maka aktivitas usaha BUMDes bisa terganggu. Padahal keberlangsungan usaha tersebut penting untuk menjaga pemasukan yang nantinya dapat kembali dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan desa,” katanya.

Lebih lanjut, Soleh menyampaikan bahwa sebagian masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada Rudy BG untuk kembali terlibat dalam pengelolaan BUMDes karena dinilai memiliki pengalaman dan rekam jejak yang baik dalam menjalankan usaha desa.

Menurutnya, dukungan tersebut muncul dari penilaian masyarakat terhadap capaian-capaian yang telah dirasakan selama masa kepemimpinan sebelumnya. Namun demikian, ia menegaskan bahwa seluruh proses penentuan pengurus BUMDes tetap harus dilakukan melalui mekanisme yang sah, terbuka, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kami sebagai masyarakat tentu memiliki aspirasi dan harapan. Banyak warga yang menilai kepemimpinan sebelumnya telah memberikan hasil yang baik sehingga muncul dukungan agar Pak Rudy BG dapat kembali memimpin. Namun kami juga menghormati seluruh proses dan mekanisme yang nantinya ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan BPD,” jelasnya.

Baik Lipus maupun Soleh berharap proses pembentukan kepengurusan BUMDes dapat berjalan secara demokratis, transparan, dan mengedepankan kepentingan masyarakat. Mereka menilai bahwa siapapun yang nantinya dipercaya memimpin BUMDes harus memiliki komitmen kuat untuk menjaga profesionalisme, meningkatkan pendapatan usaha desa, serta memperluas manfaat ekonomi bagi warga.

“Kami berharap siapapun yang terpilih nantinya mampu membawa BUMDes Sirnabaya semakin maju, semakin profesional, dan semakin bermanfaat bagi masyarakat. Yang terpenting adalah bagaimana BUMDes dapat terus berkembang menjadi motor penggerak ekonomi desa dan memberikan kontribusi nyata bagi kesejahteraan warga,” pungkas mereka.

Masyarakat Sirnabaya pun berharap seluruh pihak dapat mengedepankan semangat musyawarah, kebersamaan, dan kepentingan bersama dalam menyikapi berbagai dinamika yang terjadi. Dengan demikian, BUMDes Sirnabaya dapat terus berkembang sebagai salah satu instrumen strategis dalam memperkuat perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Bagikan berita/artikel ini

Baca juga artikel menarik lainnya

More From Author

+ There are no comments

Add yours