Petisi Anggota Koperasi PT JKEI Dorong Sistem Delegasi Resmi Demi Terpenuhinya Kuorum Rapat Anggota

JAKARTA – Dinamika di lingkungan Koperasi Karyawan PT JVC KENWOOD Electronics Indonesia (PT JKEI) terus menjadi perhatian para anggotanya di tengah situasi pemutusan hubungan kerja yang terjadi di perusahaan. Melalui Tim Penggerak Petisi, Christiani Henny Turniasih Siahaan bersama sejumlah anggota mendorong penguatan tata kelola koperasi agar semakin demokratis, transparan, dan mampu menjamin keterwakilan seluruh anggota dalam setiap proses pengambilan keputusan.

Christiani menjelaskan bahwa penyelenggaraan Rapat Anggota Tahunan (RAT) di Alam Ceria bukanlah sesuatu yang baru. Menurutnya, lokasi tersebut telah lama digunakan sebagai tempat pelaksanaan RAT dan telah menjadi kebiasaan dalam penyelenggaraan kegiatan koperasi. Oleh sebab itu, menurutnya, persoalan utama bukan terletak pada tempat penyelenggaraan rapat, melainkan pada pentingnya memastikan terpenuhinya kuorum sehingga setiap keputusan organisasi memiliki legitimasi yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia juga mengungkapkan bahwa sebelumnya telah diupayakan penyelenggaraan Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) yang difasilitasi melalui mediasi Dinas Koperasi Kabupaten Karawang. Namun, rencana tersebut tidak dapat direalisasikan karena persyaratan penyelenggaraan RALB sebagaimana diatur dalam ketentuan koperasi belum terpenuhi. Atas dasar itu, seluruh pihak yang hadir dalam proses mediasi kemudian menyepakati penyelenggaraan Rapat Anggota sebagai alternatif yang dinilai paling memungkinkan.

Menurut Christiani, pembenahan yang paling mendesak adalah penerapan sistem delegasi resmi dalam rapat anggota. Selama ini, rapat anggota disebut kerap tidak memenuhi kuorum berdasarkan kehadiran langsung peserta, namun tetap menghasilkan berbagai kebijakan yang kemudian dijalankan. Kondisi tersebut dinilai perlu diperbaiki melalui mekanisme keterwakilan yang sah, sehingga setiap kelompok anggota memiliki wakil resmi yang dapat menyampaikan aspirasi sekaligus memenuhi ketentuan kuorum secara lebih efektif.

“Harapan kami sederhana, seluruh lapisan anggota benar-benar memiliki keterwakilan yang nyata dalam setiap pengambilan keputusan. Dengan sistem delegasi resmi, aspirasi anggota dapat tersampaikan secara adil, keputusan koperasi memiliki legitimasi yang lebih kuat, dan seluruh anggota merasa dilibatkan dalam menentukan arah organisasi,” ujar Christiani.

Selain mendorong pembenahan mekanisme rapat, Tim Penggerak Petisi juga mengusulkan peningkatan transparansi pengelolaan aset koperasi yang nilainya disebut mencapai sekitar Rp12,5 miliar. Mereka memandang audit serta appraisal independen terhadap aset tetap koperasi sebagai langkah penting untuk memberikan kepastian nilai aset yang dimiliki bersama. Di samping itu, keterbukaan dalam pengelolaan dana cadangan juga dinilai penting guna menjaga kepercayaan anggota, baik yang masih aktif maupun yang telah terdampak pemutusan hubungan kerja.

Christiani menegaskan bahwa petisi yang disampaikan bukan dimaksudkan untuk memperkeruh suasana ataupun menciptakan pertentangan dengan pengurus koperasi. Sebaliknya, inisiatif tersebut diharapkan menjadi ruang dialog yang konstruktif demi terwujudnya tata kelola koperasi yang semakin transparan, demokratis, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh anggota. Ia berharap semangat musyawarah dan kekeluargaan yang menjadi nilai dasar koperasi dapat terus dijaga sebagai fondasi dalam mencari solusi terbaik bagi semua pihak.