Transisi Kepemimpinan Kabupaten Bekasi dan Ujian Kedewasaan Demokrasi

Oleh: Harry Kurniawan, S.H.
Pengamat Kebijakan Publik

Pergantian kepemimpinan di Kabupaten Bekasi dari Bupati Ade Kuswara Kunang, S.H., kepada Wakil Bupati dr. Asep Surya Atmadja sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Bupati adalah sebuah keniscayaan konstitusional. Ketika kepala daerah tersandung persoalan hukum, roda pemerintahan tidak boleh berhenti. Negara telah mengatur mekanismenya, dan publik perlu melihat peristiwa ini secara jernih, bukan emosional.

Namun demikian, saya melihat munculnya keraguan dan kecurigaan publik yang wajar, bahkan sehat dalam demokrasi. Pertanyaannya bukan sekadar siapa yang menjabat, melainkan apakah transisi ini akan membawa perbaikan atau justru mengulang luka lama.

Putera Daerah dan Modal Sosial Kepemimpinan

dr. Asep Surya Atmadja adalah putera daerah Kabupaten Bekasi. Dalam perspektif kebijakan publik, faktor ini penting karena kepemimpinan daerah tidak hanya diukur dari kemampuan administratif, tetapi juga dari pemahaman sosiologis terhadap wilayah dan masyarakatnya.

Pemimpin yang lahir dan besar di daerahnya memiliki modal sosial berupa kedekatan emosional, pemahaman kultur, serta sensitivitas terhadap persoalan riil masyarakat. Modal ini tidak menjamin keberhasilan, tetapi memberi fondasi awal yang kuat bila diiringi integritas dan keberanian mengambil keputusan.

Rekam Jejak Politik dan Pengalaman Pemerintahan

Keraguan publik juga menyasar pada kapasitas kepemimpinan. Dalam hal ini, perlu ditegaskan bahwa dr. Asep bukan figur tanpa pengalaman. Ia pernah berada di ranah legislatif, memahami fungsi pengawasan dan penganggaran, serta dinamika politik kebijakan daerah.

Sebagai Wakil Bupati, ia juga telah terlibat langsung dalam urusan eksekutif. Artinya, ketika ia menjalankan fungsi Plt Bupati, tidak ada ruang untuk alasan “belum memahami birokrasi”. Justru tantangannya adalah keberanian membenahi, bukan sekadar melanjutkan rutinitas.

Menepis Narasi Perebutan Kekuasaan dan Dinasti

Narasi bahwa dr. Asep melakukan perebutan kekuasaan atau mengulang sejarah keluarga adalah opini yang perlu diuji secara objektif. Penunjukan Plt Bupati bukan hasil intrik politik, melainkan amanat undang-undang.

Dalam konteks kebijakan publik, yang lebih penting bukan latar belakang keluarga, melainkan arah kebijakan, keberpihakan anggaran, dan komitmen terhadap tata kelola yang bersih. Publik berhak curiga, tetapi negara juga berhak berjalan sesuai konstitusi.

Harapan terhadap Plt Bupati: Jangan Sekadar Menjaga Kursi

Sebagai pengamat kebijakan publik, saya menilai posisi Plt Bupati adalah ujian moral dan politik. Ada dua pilihan:
menjadi penjaga status quo, atau menjadi penata awal perbaikan.

Masyarakat Bekasi tentu berharap dr. Asep mampu:

Mengembalikan kepercayaan publik yang terkikis

Menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas

Menjauhkan birokrasi dari praktik rente dan ijon proyek

Memastikan pelayanan publik tetap berjalan optimal

Transisi ini tidak boleh menjadi ruang kompromi dengan kesalahan masa lalu.

Pesan untuk Publik Bekasi

Kepada masyarakat Kabupaten Bekasi, baik yang mendukung maupun yang menolak, saya ingin menegaskan bahwa perbedaan sikap adalah bagian dari demokrasi. Namun, ketidakpercayaan yang terus dipelihara tanpa dasar justru melemahkan daerah itu sendiri.

Kritik harus tetap hidup, tetapi berbasis data dan etika. Pengawasan publik adalah energi positif bila diarahkan untuk perbaikan, bukan untuk saling menjatuhkan.

Kabupaten Bekasi hari ini membutuhkan ketenangan, ketegasan hukum, dan kepemimpinan yang bekerja, bukan sekadar berjanji.

—

Tentang Penulis:
Harry Kurniawan, S.H. adalah pengamat kebijakan publik, alumnus Universitas Islam Bandung (UNISBA). Semasa mahasiswa aktif dalam berbagai organisasi kemahasiswaan, sebelum memilih vakum dari aktivitas politik praktis demi menekuni dunia perdagangan—sebuah jalan hidup yang diyakininya sebagai sunnah Rasulullah S.A.W dan prinsip moral dalam menjaga kejujuran, kemandirian, serta integritas.