Jakarta, Senin (21/7/2025) — Ribuan honorer dari berbagai penjuru Indonesia bersatu dalam satu barisan, satu suara, dan satu tuntutan: keadilan yang nyata, bukan basa-basi birokrasi. Aksi damai yang digagas oleh Aliansi Honorer R4 ini menyuarakan kegelisahan panjang tenaga honorer yang tak pernah benar-benar diakui keberadaannya oleh negara.
Salah satu suara paling lantang datang dari Haris, perwakilan honorer dari instansi kesehatan di Kabupaten Bekasi. Dalam orasinya yang membakar semangat peserta aksi, Haris menyentil keras pemerintah pusat.
> “Kami ini bukan tenaga siluman. Kami nyata. Kami di puskesmas, di ruang rawat darurat, bahkan saat wabah menyebar, kami tetap bekerja. Tapi ketika bicara status, kami selalu dianggap kabur dari radar sistem. Negara ini terlalu pandai bersandiwara!”
Tagline Aksi: “Stop Sandiwara P3K, Sahkan R4 Tanpa Syarat!”
Seruan ini menggema sepanjang aksi, terpampang di poster, kaos, dan spanduk aksi para peserta. Dan bukan tanpa alasan, sebab selama ini proses rekrutmen PPPK kerap dianggap hanya panggung sandiwara yang mempermainkan nasib para honorer, terutama dari kelompok R4.
> “Tiap tahun ada rekrutmen PPPK, tiap tahun juga kami ikut tes, tapi yang lolos selalu itu-itu saja. Afirmasi katanya ada, tapi yang masuk tetap orang baru yang belum tentu pernah mencium aroma alkohol di ruang UGD atau keringat pasien di bangsal rawat. Lalu di mana keadilan?” sindir Haris, disambut riuh tepuk tangan peserta aksi.
Narasi PPPK yang digembar-gemborkan pemerintah seringkali hanya menjadi retorika manis di atas kertas, sementara realita di lapangan justru mengiris hati. Banyak honorer R4 dengan masa kerja belasan hingga puluhan tahun, justru tersingkir oleh mekanisme seleksi yang tak berpihak. “Katanya negara butuh pengabdian, tapi yang dicari malah nilai CAT. Nilai kami di komputer boleh kecil, tapi nilai pengorbanan kami tak bisa diukur dengan angka pilihan ganda.”
Tiga Tuntutan Utama yang Tak Bisa Ditawar
1. Status Pasti Tanpa Syarat: Haris menegaskan agar status honorer R4 tidak lagi diperlakukan sebagai “anak tiri administrasi”. Sudah saatnya pengabdian diakui tanpa harus melalui seleksi ulang yang tidak masuk akal. “Kami bukan pencari kerja. Kami sudah bekerja belasan tahun. Masa iya harus daftar lagi seolah kami baru lulus kemarin?” ujarnya sinis.
2. Kesetaraan dengan R2 dan R3: “R2 dan R3 sudah duluan diberi tempat, padahal kami juga bekerja di tempat yang sama, bahkan kadang dengan tanggung jawab lebih berat. Apa karena kami tak punya akses ke ‘orang dalam’?”
3. Perlakuan Manusiawi bagi yang Gagal CPNS: Haris mengkritik keras perlakuan terhadap honorer yang gagal seleksi CPNS. “Gagal sekali bukan berarti tak mampu. Tapi sistem ini menganggap kegagalan sebagai tanda untuk dibuang. Ini bukan seleksi idol, ini menyangkut masa depan dan perut anak istri kami!”
Kebijakan yang Dibuat dari Balik Meja, Bukan dari Lapangan
Dalam akhir orasinya, Haris menohok gaya kepemimpinan teknokratik yang kaku dan jauh dari realita.
> “Mereka yang duduk di balik meja kementerian mungkin tak tahu rasanya menangis di ruang mayat karena pasien meninggal saat kita sendiri belum digaji tiga bulan. Tapi dengan mudahnya mereka membuat regulasi dan sistem nilai, seolah-olah kami ini robot, bukan manusia.”
Ia pun menutup seruannya dengan satu pesan tajam:
> “Kalau negara ini memang mengakui kami sebagai bagian dari ASN, maka jangan buat kami ikut audisi terus tiap tahun. Stop sandiwara P3K! Sahkan R4 tanpa syarat, sekarang juga!”
