KARAWANG – Pemerintah Kabupaten Karawang menandatangani Nota Kesepakatan (MoU) bersama Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang terkait penanganan masalah hukum di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN), Rabu (24/4/2025). Penandatanganan berlangsung di Aula Lantai 3 Gedung Singaperbangsa, Kantor Pemkab Karawang, dan dihadiri langsung oleh Bupati Karawang, H. Aep Syaepuloh, S.E., bersama seluruh kepala OPD se-Kabupaten Karawang.
Nota Kesepakatan ini ditandatangani oleh Kepala Kejaksaan Negeri Karawang, Syaifullah, S.H., M.H., didampingi Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, Moeslem Haraki, S.H., bersama tim Jaksa Pengacara Negara (JPN).
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Aep Syaepuloh secara langsung menyerahkan piagam penghargaan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Karawang beserta enam orang Jaksa Pengacara Negara atas kontribusi luar biasa dalam membantu Pemkab Karawang melakukan pemulihan keuangan daerah.
Melalui pendampingan hukum dan upaya penagihan pajak daerah sepanjang tahun anggaran 2024, Kejari Karawang berhasil membantu pemerintah daerah memulihkan keuangan sebesar Rp 80.369.833.758.
> “Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Negeri Karawang, khususnya tim Jaksa Pengacara Negara. Ini bukti bahwa kerja kolaboratif dapat menghasilkan dampak luar biasa bagi daerah,” ujar Bupati Aep.
Sementara itu, Kajari Karawang, Syaifullah, menyatakan kesiapan Kejaksaan untuk terus mendampingi dan memberikan bantuan hukum kepada pemerintah daerah, baik secara litigasi maupun non-litigasi.
> “MoU ini menjadi dasar kerja sama strategis. Kami siap memberikan pendampingan hukum untuk memastikan program pembangunan daerah berjalan dengan akuntabilitas dan kepastian hukum,” ucap Kajari.
Kegiatan ini juga memperkuat sinergi antara penegak hukum dan pemerintah daerah dalam menjaga tata kelola pemerintahan yang baik, serta mencegah potensi kerugian negara sejak dini. Acara ditutup dengan sesi foto bersama dan penegasan komitmen keberlanjutan kerja sama di bidang hukum perdata dan TUN.
