Bandung – Komitmen terhadap pelestarian budaya, penguatan peran organisasi kemasyarakatan, serta pemberdayaan masyarakat menjadi tema utama dalam audiensi yang digelar Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) LSM Prabhu Indonesia Jaya Provinsi Jawa Barat bersama DPRD Provinsi Jawa Barat melalui Komisi V di Gedung DPRD Jawa Barat, Senin (8/6/2026).
Audiensi tersebut menjadi wadah dialog konstruktif antara elemen masyarakat dengan lembaga legislatif daerah guna menyampaikan berbagai aspirasi, masukan, serta gagasan yang diharapkan dapat menjadi bagian dari upaya bersama dalam mendukung pembangunan Jawa Barat yang inklusif, berkelanjutan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
Rombongan LSM Prabhu Indonesia Jaya dipimpin langsung Ketua DPW Jawa Barat Ujang Sutarman, didampingi Ketua Umum LSM Prabhu Indonesia Jaya Odang Kusmana, S.Kom., S.H., Ketua DPD Kabupaten Karawang Dr. H. Mumuh Mauludin yang akrab disapa Kang Bahar, Ketua DPD Kabupaten Bekasi N. Rudiansah, Ketua Srikandi DPW Jawa Barat Hj. Nani, Ustadz Asef Saefuloh, Koordinator Seni dan Budaya DPP Mamat, Isun Pengki dari Padepokan Singa Putra Bajang, serta jajaran pengurus dan anggota organisasi.
Dalam sambutannya, Ujang Sutarman menegaskan bahwa organisasi kemasyarakatan dan lembaga swadaya masyarakat memiliki peran strategis sebagai mitra pembangunan yang mampu menjembatani aspirasi masyarakat dengan pemerintah. Menurutnya, keberadaan organisasi tidak hanya menjadi sarana kontrol sosial, tetapi juga menjadi bagian dari solusi dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
“Organisasi kemasyarakatan dan LSM memiliki fungsi sosial yang sangat penting. Banyak organisasi yang selama ini aktif bergerak di bidang pendidikan, sosial, budaya, lingkungan hidup, keagamaan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kami berharap keberadaan organisasi dapat terus menjadi bagian dari solusi dan penguatan pembangunan daerah,” ujar Ujang Sutarman.
Salah satu isu yang menjadi perhatian utama dalam audiensi tersebut adalah keberlanjutan program dana hibah bagi organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial, lembaga budaya, dan berbagai organisasi masyarakat lainnya di Jawa Barat.
Ketua Umum LSM Prabhu Indonesia Jaya, Odang Kusmana, S.Kom., S.H., menyampaikan bahwa banyak organisasi yang selama ini berkontribusi nyata kepada masyarakat masih menantikan kepastian regulasi mengenai mekanisme pengajuan, verifikasi, penetapan, hingga penyaluran dana hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
Menurutnya, keberadaan dana hibah bukan semata-mata bentuk bantuan pemerintah, melainkan instrumen yang dapat memperkuat partisipasi masyarakat dalam mendukung berbagai program pembangunan, pendidikan, sosial, budaya, keagamaan, dan pemberdayaan ekonomi.
“Kami berharap Pemerintah Provinsi Jawa Barat dapat segera menyusun dan menerbitkan regulasi yang memberikan kepastian hukum dalam proses pengajuan dan penyaluran dana hibah. Dukungan tersebut sangat penting agar berbagai program sosial dan pemberdayaan masyarakat yang dijalankan organisasi dapat berlangsung secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang lebih luas,” ujar Odang Kusmana.
Lebih lanjut, Odang berharap Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, dapat segera menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) yang secara khusus mengatur pedoman teknis dana hibah bagi organisasi kemasyarakatan, lembaga sosial, lembaga budaya, serta organisasi masyarakat lainnya.
Menurutnya, regulasi yang jelas akan menjadi landasan penting dalam mewujudkan tata kelola dana hibah yang transparan, akuntabel, tepat sasaran, dan sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
“Kami berharap Bapak Gubernur Jawa Barat dapat segera menerbitkan Pergub yang memberikan kepastian bagi organisasi masyarakat. Dengan adanya aturan yang jelas, proses penyaluran dana hibah dapat berjalan lebih transparan dan mampu mendukung berbagai kegiatan positif yang selama ini dijalankan oleh masyarakat,” tegasnya.
Pada kesempatan yang sama, Odang Kusmana juga mengingatkan pentingnya melihat keberadaan organisasi kemasyarakatan dan LSM secara objektif. Menurutnya, organisasi yang bekerja secara profesional dan sesuai aturan telah banyak berkontribusi dalam membantu masyarakat serta mendukung program pemerintah.
“LSM dan ormas bukanlah premanisme. Jika terdapat oknum yang melakukan pelanggaran, tentu harus diproses sesuai hukum yang berlaku. Namun hal tersebut tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh organisasi. Banyak organisasi yang selama ini hadir di tengah masyarakat, membantu warga, serta menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat,” ungkapnya.
Selain persoalan dana hibah, audiensi juga menyoroti pentingnya pelestarian warisan budaya dan sejarah Jawa Barat. Ketua DPD LSM Prabhu Indonesia Jaya Kabupaten Karawang, Dr. H. Mumuh Mauludin atau Kang Bahar, secara khusus mengangkat isu pelestarian Situs Candi Jiwa di Kecamatan Batujaya, Kabupaten Karawang.
Menurut Kang Bahar, Situs Candi Jiwa merupakan salah satu aset sejarah dan budaya yang memiliki nilai penting tidak hanya bagi masyarakat Karawang, tetapi juga bagi identitas peradaban Jawa Barat dan Indonesia secara keseluruhan. Oleh karena itu, diperlukan perhatian yang lebih besar terhadap upaya pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatannya sebagai sarana edukasi sejarah bagi generasi muda.
“Situs Candi Jiwa merupakan warisan peradaban yang sangat berharga. Pelestarian situs ini tidak hanya berkaitan dengan aspek budaya, tetapi juga menjadi bagian dari upaya menjaga identitas sejarah bangsa sekaligus mendukung pengembangan sektor pendidikan dan pariwisata budaya di Jawa Barat,” ujar Kang Bahar.
Sementara itu, Ustadz Asef Saefuloh menjelaskan bahwa organisasi masyarakat selama ini juga memiliki kontribusi besar dalam bidang keagamaan melalui berbagai program pembinaan umat, pendidikan moral, penguatan karakter generasi muda, serta kegiatan sosial kemasyarakatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Koordinator Seni dan Budaya DPP LSM Prabhu Indonesia Jaya, Mamat, turut menekankan pentingnya evaluasi dan penguatan berbagai program pembangunan agar manfaatnya benar-benar dapat dirasakan masyarakat. Ia juga mendorong peningkatan sinergi antara pemerintah dan organisasi masyarakat dalam pelaksanaan program pemberdayaan.
Di sisi lain, Isun Pengki dari Padepokan Singa Putra Bajang memaparkan program pemberdayaan masyarakat berbasis lingkungan melalui pemanfaatan enceng gondok dan pupuk kandang yang diolah menjadi pupuk organik bernilai ekonomis. Program tersebut dinilai memiliki potensi besar dalam meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus mendukung pelestarian lingkungan secara berkelanjutan.
Karena pimpinan Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat sedang melaksanakan agenda kedinasan di luar kantor, audiensi diterima oleh Adrian Yuw selaku perwakilan Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Barat. Ia menyampaikan bahwa seluruh aspirasi, masukan, dan gagasan yang disampaikan dalam pertemuan tersebut akan diteruskan kepada pimpinan dan anggota Komisi V DPRD Jawa Barat sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan ke depan.
Audiensi berlangsung dalam suasana hangat, terbuka, dan penuh semangat kolaborasi. Berbagai pandangan yang disampaikan menunjukkan besarnya kepedulian masyarakat terhadap pembangunan daerah, pelestarian budaya, penguatan organisasi kemasyarakatan, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Melalui audiensi tersebut, LSM Prabhu Indonesia Jaya berharap terbangun sinergi yang semakin kuat antara pemerintah daerah, DPRD, dan elemen masyarakat dalam mewujudkan Jawa Barat yang maju, berbudaya, berdaya saing, serta mampu memberikan ruang partisipasi yang luas bagi seluruh komponen masyarakat dalam proses pembangunan daerah.
+ There are no comments
Add yours