KABUPATEN BEKASI — Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Sedunia 2025 dimanfaatkan Darissalam, Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Gerindra sekaligus Ketua KTNA Indonesia Kabupaten Bekasi, untuk menegaskan sikap tegas lembaga legislatif dalam memperjuangkan hak dan martabat petani serta nelayan sebagai tulang punggung ketahanan pangan dan kedaulatan bangsa.
Dalam momentum nasional tersebut, Darissalam menilai bahwa HAM harus dimaknai secara nyata dan berpihak, bukan hanya wacana normatif. Bagi dirinya, hak atas pekerjaan yang layak, penghidupan yang manusiawi, serta perlindungan dari ketidakadilan struktural adalah bagian tak terpisahkan dari hak asasi warga negara.
“Hari HAM Sedunia harus menjadi pengingat bahwa negara wajib hadir membela yang paling lemah. Petani dan nelayan tidak boleh terus berada di posisi paling rentan dalam sistem ekonomi kita,” tegas Darissalam, Rabu (10/12/2025).
Sebagai legislator yang membidangi urusan pertanahan, ekonomi kerakyatan, dan pemerintahan, Darissalam menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Bekasi memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memastikan kebijakan daerah berpihak kepada rakyat kecil, khususnya kelompok produktif yang selama ini menjadi penyangga kebutuhan pangan nasional.
Ia menyebut, pembelaan terhadap petani dan nelayan merupakan bagian dari implementasi Pancasila, khususnya sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, serta amanat UUD 1945 yang mewajibkan negara melindungi segenap bangsa dan memajukan kesejahteraan umum.
“Negara yang kuat adalah negara yang melindungi petaninya, menghormati nelayannya, dan memastikan hasil kerja mereka dihargai secara adil. Tanpa itu, kedaulatan bangsa akan rapuh,” ujarnya.
Darissalam juga menegaskan komitmennya bersama Fraksi Gerindra untuk terus mengawal regulasi, anggaran, dan program pembangunan daerah agar tidak mengabaikan kepentingan sektor pertanian dan perikanan.
Sebagai Ketua KTNA Kabupaten Bekasi, ia menyoroti pentingnya perlindungan lahan pertanian, kepastian akses pupuk, sarana produksi, stabilitas harga, serta jaminan keamanan bagi nelayan saat melaut.
“Itu semua bukan sekadar program teknis, tapi hak asasi warga negara yang harus dijaga oleh negara,” katanya.
Menutup pernyataannya, Darissalam menyerukan agar peringatan Hari HAM Sedunia 2025 dijadikan titik tolak penguatan keberpihakan negara terhadap rakyat kecil, sejalan dengan cita-cita nasional membangun Indonesia yang berdaulat, adil, dan bermartabat.
“Selamat Hari HAM Sedunia 2025. Mari kita tegakkan HAM dengan keberpihakan nyata—membela petani dan nelayan, demi ketahanan nasional dan masa depan Indonesia,” pungkasnya.
+ There are no comments
Add yours