Dianggap Cacat Hukum DPW PPP Jabar Ambil Alih MUSCAB Bekasi: Langkah Korektif Demi Menjaga Legalitas, Integritas, dan Soliditas Organisasi

Kabupaten Bekasi — Dinamika pelaksanaan Musyawarah Cabang (MUSCAB) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kabupaten Bekasi memasuki babak krusial. Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PPP Jawa Barat mengambil langkah strategis dengan menunda sekaligus mengambil alih sementara proses MUSCAB, yang selanjutnya akan dilanjutkan di Kantor Sekretariat DPW PPP Provinsi Jawa Barat di Bandung, Rabu (29/4/2026).

Ketua DPW PPP Jawa Barat, Uu Ruzhanul Ulum, menegaskan bahwa keputusan tersebut bukanlah cerminan kegagalan total, melainkan bentuk kehati-hatian organisasi dalam menjaga marwah dan legitimasi hasil MUSCAB. Ia menjelaskan, sejumlah persyaratan administratif memang telah terpenuhi, namun masih terdapat beberapa aspek krusial yang dinilai belum sempurna dan berpotensi menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Ini bukan berarti tidak ada persyaratan yang dipenuhi. Ada, namun masih terdapat kekurangan yang jika dipaksakan dikhawatirkan membuka ruang gugatan atau bahkan berujung pada cacat hukum dan mal-administrasi. Karena itu, DPW mengambil peran untuk menyempurnakan seluruh persyaratan agar keputusan yang dihasilkan benar-benar kuat, sah, dan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Uu dengan nada diplomatis namun tegas.

Lebih lanjut, ia mengungkapkan bahwa salah satu titik krusial terletak pada tahapan pembentukan formatur. Menurutnya, mekanisme penentuan formatur harus dilakukan secara presisi, transparan, dan sesuai ketentuan organisasi, mengingat formatur inilah yang nantinya memiliki mandat strategis untuk menetapkan kepengurusan, termasuk menentukan figur ketua DPC terpilih.

Dalam skema yang dijelaskan, komposisi formatur akan melibatkan unsur Pimpinan Anak Cabang (PAC), unsur Pimpinan Harian (PH) DPC, serta perwakilan badan otonom (underbow), yang kemudian dipadukan dengan representasi dari DPW. Namun demikian, perbedaan pandangan serta potensi kekurangan administrasi di antara kandidat yang diusulkan menjadi alasan kuat perlunya verifikasi ulang secara menyeluruh.

“Jangan sampai dalam pembentukan formatur terdapat celah administrasi yang bisa dijadikan dasar gugatan. Ini yang kami hindari. Oleh karena itu, kami memberikan ruang waktu untuk penyempurnaan seluruh persyaratan, termasuk yang berkaitan dengan kandidat maupun unsur pendukung lainnya,” jelasnya.

DPW PPP Jawa Barat juga memastikan bahwa proses lanjutan MUSCAB di Bandung bukanlah pengulangan dari awal, melainkan kelanjutan tahapan yang telah berjalan, khususnya memasuki agenda sidang krusial. Diperkirakan, proses tersebut tidak akan memakan waktu lama karena fokus utamanya adalah menyelesaikan tahapan yang tertunda dengan memastikan seluruh persyaratan telah terpenuhi secara utuh.

Dalam pelaksanaannya nanti, DPW akan menerapkan sistem verifikasi ketat terhadap peserta yang memiliki hak suara. Hanya pihak-pihak yang memenuhi kriteria sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai yang diperkenankan mengikuti proses pemilihan, guna menjamin tidak adanya peserta ilegal serta menjaga integritas forum.

Langkah tegas DPW ini dipandang sebagai bentuk komitmen menjaga soliditas dan kredibilitas organisasi di tengah dinamika internal. Dengan pendekatan yang hati-hati namun terukur, DPW PPP Jawa Barat berharap MUSCAB PPP Kabupaten Bekasi dapat menghasilkan keputusan yang tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga membawa ketenangan, persatuan, dan legitimasi yang kuat bagi seluruh kader.

Dengan demikian, penundaan ini sejatinya bukanlah kemunduran, melainkan strategi korektif yang mencerminkan kedewasaan berorganisasi—sebuah upaya memastikan bahwa setiap keputusan yang lahir benar-benar berdiri di atas fondasi hukum, etika, dan kepentingan bersama yang kokoh.