DPRD Kabupaten Bekasi Soroti Kisruh Pengisian Anggota BPD, Regulasi Dinilai Perlu Penegasan

Kabupaten Bekasi, April 2026 — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bekasi menaruh perhatian serius terhadap dinamika yang berkembang dalam proses pengisian anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di sejumlah wilayah. Polemik yang mencuat dinilai tidak semata persoalan teknis administratif, melainkan refleksi dari belum optimalnya kejelasan regulasi yang menjadi dasar pelaksanaan di tingkat desa.

Sejumlah anggota DPRD menilai bahwa aturan yang ada saat ini masih membuka ruang multitafsir, sehingga berpotensi menimbulkan perbedaan persepsi dalam implementasinya. Kondisi tersebut dinilai berdampak pada munculnya ketegangan sosial di tengah masyarakat, terutama ketika proses pengisian BPD tidak sepenuhnya dipahami secara seragam oleh seluruh pihak yang terlibat.

Dalam beberapa kasus yang mencuat ke publik, proses seleksi anggota BPD bahkan memicu reaksi keras dari warga. Hal ini menunjukkan pentingnya kehadiran regulasi yang tidak hanya kuat secara normatif, tetapi juga jelas secara teknis dan mudah dipahami oleh masyarakat luas. Transparansi dan akuntabilitas pun menjadi aspek yang tidak dapat ditawar dalam setiap tahapan proses tersebut.

DPRD Kabupaten Bekasi memandang bahwa BPD memiliki peran strategis sebagai representasi aspirasi masyarakat desa serta mitra pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan. Oleh karena itu, proses pengisiannya harus mampu mencerminkan prinsip demokrasi yang sehat, partisipatif, dan berkeadilan.

Sebagai langkah konstruktif, DPRD mendorong pemerintah daerah melalui perangkat dinas terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap regulasi yang berlaku. Penegasan norma, penyempurnaan mekanisme teknis, serta penguatan pengawasan menjadi bagian penting dalam memastikan proses pengisian BPD berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Lebih dari itu, DPRD juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap menjaga kondusivitas dan menjunjung tinggi nilai-nilai musyawarah dalam menyikapi setiap dinamika yang ada. Sinergi antara pemerintah, lembaga desa, dan masyarakat diyakini menjadi kunci utama dalam menciptakan proses demokrasi desa yang matang dan bermartabat.

Ke depan, diharapkan pembenahan regulasi ini tidak hanya mampu meredam potensi konflik, tetapi juga memperkuat fondasi demokrasi di tingkat desa. Dengan demikian, keberadaan BPD benar-benar menjadi representasi suara rakyat yang kredibel, berintegritas, serta mampu mendorong terwujudnya pembangunan desa yang inklusif dan berkelanjutan.