Memahami Diplomasi Sebagai Instrumen Pertahanan Bangsa, Bukan Pernyataan Ideologi

Isu Prabowo “Pro-Israel”: Salah Alamat Membaca Geopolitik

Di tengah hiruk-pikuk perang dan konflik global hari ini, tudingan bahwa Presiden RI terpilih Prabowo Subianto “pro-Israel” sejatinya lebih mencerminkan cara pandang lama dalam membaca geopolitik. Publik kerap terjebak menilai politik internasional dari simbol-simbol permukaan—potongan foto, kehadiran dalam forum global, atau posisi di lembaga internasional—tanpa memahami struktur kekuasaan dunia yang jauh lebih kompleks.

Penilaian serba hitam-putih semacam ini mengabaikan fakta bahwa dunia tidak lagi bergerak dalam logika Perang Dingin. Negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, tidak sedang menghadapi perang ideologi atau perang agama, melainkan perang ekonomi, perang regulasi, dan perang hegemoni keuangan global. Inilah medan sesungguhnya yang menentukan nasib kedaulatan bangsa.

Masuknya Prabowo dalam berbagai forum internasional sering ditafsirkan secara keliru sebagai bentuk penggadaian prinsip. Tafsir ini problematik, karena memandang diplomasi seolah panggung deklarasi iman, bukan arena negosiasi kepentingan nasional. Dalam praktik geopolitik modern, kehadiran tidak identik dengan kepatuhan, dan dialog tidak sama dengan penyerahan diri. Justru sebaliknya, negara yang memilih absen dari meja perundingan biasanya hanya akan menjadi penerima pasif dari keputusan yang dibuat pihak lain.

Narasi “pro-Israel” juga gagal memahami bahwa konflik Palestina–Israel, sekeras dan setragis apa pun, kerap dimanfaatkan sebagai alat pembelahan emosi publik global. Sementara itu, perampokan struktural terhadap negara-negara Global South berlangsung rapi, legal, dan nyaris tak disadari. Indonesia tidak dilemahkan oleh satu negara tertentu, melainkan oleh arsitektur sistem keuangan global yang membuat kekayaan alam mengalir keluar negeri, sementara devisa dan nilai tambah parkir di pusat-pusat finansial dunia seperti Singapura dan London.

Trauma BLBI 1998 dan lemahnya rezim Undang-Undang Devisa menjadi contoh konkret. Indonesia tidak kalah dalam perang militer, tetapi kalah dalam desain sistem. Sumber daya alam dikeruk, nilai tambah menguap, dan negara dipaksa bergantung pada utang serta arus modal asing. Semua berlangsung sah secara hukum, namun merusak secara kedaulatan. Inilah yang kerap disebut sebagai “musuh dalam selimut”.

Dalam konteks tersebut, langkah-langkah Prabowo lebih tepat dibaca sebagai realpolitik defensif: masuk ke ruang pengaruh global untuk mengurangi tekanan, memperluas ruang manuver, dan mencari celah agar Indonesia tidak terus-menerus menjadi objek dalam permainan besar dunia. Dunia hari ini tidak memberi kemewahan bagi negara berkembang untuk bersikap naif. Menolak bicara bukanlah tanda keberanian; sering kali justru bentuk menyerah secara diam-diam.

Kesalahan terbesar publik adalah mempersonalisasi geopolitik. Negara bukan individu yang memilih kawan atau lawan berdasarkan rasa suka dan benci. Negara adalah entitas yang berjuang bertahan hidup dalam sistem global yang timpang. Terjebak pada label “pro” atau “anti” hanya akan mengaburkan persoalan utama: bagaimana Indonesia keluar dari jebakan ketergantungan struktural.

Jika bangsa ini terus menghabiskan energi pada kemarahan simbolik, maka kita akan kehilangan fokus untuk melawan penjajahan yang sesungguhnya—penjajahan melalui regulasi global, dominasi kurs dolar, dan arus modal internasional. Kita mungkin terdengar paling lantang membela prinsip, namun tetap kalah dalam kenyataan.

Pada akhirnya, dalam dunia hari ini, kemerdekaan tidak ditentukan oleh siapa yang kita musuhi, melainkan sejauh mana kita mampu berdiri sebagai subjek—bukan objek—dalam tatanan global. Di titik inilah kebijaksanaan kepemimpinan diuji, bukan oleh simbol, melainkan oleh keberanian membaca realitas dengan kepala dingin dan kepentingan bangsa sebagai kompas utama.