Tunjukan Integritas dan Ketegasan Organisasi, GEMPAR Sampaikan 10 Tuntutan Transparansi Anggaran Pendidikan Saat Audiensi Bersama Disdik Kota Bandung.

Bandung — Gerakan Masyarakat Pendidikan Anti Korupsi (GEMPAR) kembali menunjukkan konsistensinya sebagai organisasi pengawal integritas dunia pendidikan. Pada Senin (24/11/2025), jajaran pengurus GEMPAR melakukan audiensi resmi dengan Dinas Pendidikan Kota Bandung. Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua Umum GEMPAR, H. Zacky Satria, didampingi Sekjen Azis Dikri serta jajaran pengurus lainnya. Mereka diterima oleh Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Bandung, Dani Nurahman, di ruang kerjanya.

Dalam pertemuan tersebut, GEMPAR menyerahkan 10 poin tuntutan strategis terkait transparansi pengelolaan anggaran pendidikan, peningkatan tata kelola, serta pencegahan praktik korupsi di lingkungan sekolah—mulai tingkat SD, SMP hingga SMA.

GEMPAR menilai masih terdapat sejumlah persoalan yang harus dibenahi secara serius, mulai dari indikasi belanja fiktif melalui SIPLah hingga kurang terbukanya informasi publik terhadap penggunaan dana APBD dan APBN.

Beberapa poin tuntutan yang disampaikan antara lain:

Transparansi anggaran APBD dan APBN sektor pendidikan secara terbuka dan mudah diakses publik.

Penindakan tegas terhadap sekolah yang diduga melakukan belanja fiktif melalui SIPLah.

Jaminan pelaksanaan PPDB 2026 bersih dari titipan pihak mana pun.

Klarifikasi atas kegiatan Workshop Matematika SD yang mengatasnamakan Kejaksaan Tinggi.

Ketua Umum GEMPAR, H. Zacky Satria, menegaskan bahwa tuntutan ini bukan sekadar kritik, melainkan suara masyarakat yang menginginkan pendidikan bersih dan tidak tercemar oleh praktik penyimpangan.

“Kami hadir untuk mengawal dan memastikan pendidikan berjalan sesuai aturan dan bebas dari praktik korupsi. Integritas adalah nilai utama yang terus kami jaga dalam setiap langkah advokasi,” tegas Zacky.

Di bawah kepemimpinannya, GEMPAR menempatkan integritas sebagai fondasi utama gerakan, sekaligus memastikan setiap tindakan organisasi tetap dalam koridor etika dan profesionalisme.

Menanggapi hal tersebut, Sekdis Dani Nurahman memberikan apresiasi atas kunjungan dan masukan dari GEMPAR. Ia menilai peran pengawasan masyarakat sangat penting dalam memperkuat kualitas tata kelola pendidikan.

“Terima kasih kepada GEMPAR atas informasi dan masukannya. Kami membutuhkan dukungan serta pengawasan dari elemen masyarakat, termasuk GEMPAR, untuk perbaikan dunia pendidikan di Kota Bandung,” ujarnya.

Audiensi tersebut ditutup dengan komitmen dari Disdik Kota Bandung untuk menindaklanjuti poin-poin yang disampaikan serta membuka ruang komunikasi lanjutan bersama GEMPAR demi meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor pendidikan.