Bekasi — Komitmen kuat untuk melindungi perempuan dan anak di Kabupaten Bekasi kembali ditegaskan oleh Darissalam, Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Gerindra yang juga menjabat sebagai Ketua Pansus 10 Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
Menurut Darissalam, kehadiran regulasi ini adalah kebutuhan mendesak. “Penting sekali raperda ini segera menjadi perda, mengingat populasi penduduk Kabupaten Bekasi terus meningkat dan angka kekerasan terhadap perempuan serta anak juga semakin tinggi,” ujarnya. Ia menegaskan bahwa kasus kekerasan bukan hanya terjadi di tengah masyarakat, melainkan juga di lingkungan pendidikan dan bahkan dialami para pekerja perempuan di perusahaan-perusahaan besar.
Menunjukkan keseriusannya, beberapa hari setelah Raperda ini diparipurnakan, Pansus 10 yang ia pimpin langsung tancap gas melakukan pembahasan lanjutan. Tanpa menunggu waktu lama, Darissalam memimpin koordinasi bersama leading sektoral DP3A serta instansi-instansi terkait lainnya.
“Setelah diparipurnakan, Pansus 10 langsung bergerak. Kami segera melakukan pembahasan dengan DP3A dan seluruh instansi yang berkaitan dengan isu perempuan dan anak. Ini bukan sekadar penyusunan regulasi, tetapi langkah nyata untuk memastikan keamanan dan masa depan generasi Kabupaten Bekasi,” tegasnya.
Kepedulian Darissalam terhadap keselamatan perempuan dan anak sudah sejak lama menjadi bagian dari perjuangannya sebagai wakil rakyat. Ia percaya bahwa perlindungan kelompok rentan adalah fondasi penting dalam membangun daerah yang maju dan beradab.
Dengan semangat kolaboratif, Pansus 10 menargetkan penyusunan Raperda ini dapat berjalan efektif dan menghasilkan produk hukum yang benar-benar memberikan perlindungan nyata bagi korban kekerasan.
“Perempuan dan anak harus mendapatkan perlindungan maksimal. Bekasi harus menjadi daerah yang aman, ramah, dan menghargai martabat warganya,” tegas Darissalam menutup pernyataannya.
+ There are no comments
Add yours