Jakarta — Satu tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menandai babak baru pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek strategis nasional itu kini melaju dengan kecepatan tinggi, didukung kepastian politik, regulasi yang kuat, dan antusiasme investasi dari berbagai sektor.
Pemerintah menegaskan, pembangunan IKN telah memasuki “point of no return” — bukan lagi sebatas gagasan, tetapi sudah menjadi proyek nyata dengan fondasi hukum yang kokoh. Hal ini diperkuat melalui terbitnya Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029 dan Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran RKP 2025, yang menargetkan IKN menjadi “ibu kota politik” pada tahun 2028.
Dari sisi pendanaan, negara menyiapkan alokasi Rp 48,8 triliun dari APBN untuk periode 2025–2029. Namun, geliat investasi swasta jauh lebih besar: Rp 225,02 triliun telah dikantongi pemerintah, terdiri dari Rp 66,3 triliun investasi murni swasta dan Rp 158,72 triliun melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU).
Langkah tersebut menunjukkan keyakinan dunia usaha terhadap prospek IKN sebagai pusat pemerintahan baru yang modern, hijau, dan berkelanjutan.
Namun, pembangunan IKN tidak hanya berorientasi pada infrastruktur fisik. Pemerintah juga mulai menata pembangunan manusia dan sosial di wilayah sekitar. Beragam program peningkatan kualitas sumber daya manusia telah digulirkan, mulai dari guru pengajar bahasa Inggris native speaker di SDN 006 Sepaku, hingga pelatihan keterampilan bagi ibu rumah tangga, penyandang disabilitas, dan pelaku UMKM.
Di sektor ketahanan pangan, pemerintah menegaskan 10 persen wilayah IKN akan difokuskan untuk produksi pangan lokal. Salah satu langkah simboliknya adalah penanaman 1.010 bibit kopi liberika secara serentak di Kecamatan Sepaku yang bahkan tercatat sebagai rekor MURI.
Langkah-langkah itu menjadi bukti bahwa pembangunan IKN tak hanya memindahkan pusat pemerintahan, melainkan juga menciptakan peradaban baru yang berakar pada nilai keberlanjutan dan kemandirian masyarakat.
Dengan dukungan politik yang solid, regulasi yang mantap, dan partisipasi aktif berbagai pihak, Ibu Kota Nusantara kini bukan lagi sekadar impian masa depan — melainkan sedang tumbuh menjadi kenyataan yang menandai era baru Indonesia.
