BOGOR – Lembaga Swadaya Masyarakat Barisan Rakyat (BARAK) Indonesia Kabupaten Bogor melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor pada Rabu (15/10/2025).
Audiensi tersebut membahas sejumlah persoalan penting di sektor pendidikan dan kesehatan, yang dinilai perlu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Ketua LSM BARAK Indonesia Kabupaten Bogor, dalam pertemuan itu menyampaikan berbagai laporan dan temuan lapangan yang dianggap perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait, khususnya Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor.
—
Soroti Dugaan Penggelapan Dana PIP dan Pungutan di Sekolah
Dalam paparannya, perwakilan LSM BARAK mengungkap adanya dugaan penyimpangan dana Program Indonesia Pintar (PIP) yang semestinya diperuntukkan bagi siswa dari keluarga kurang mampu.
Selain itu, juga ditemukan adanya praktik pungutan liar (pungli) di beberapa sekolah serta penjualan seragam sekolah yang dinilai tidak transparan dan berpotensi membebani orang tua murid.
> “Kami menemukan adanya indikasi penggelapan dana bantuan PIP yang seharusnya diterima langsung oleh siswa. Selain itu, masih ada praktik pungutan dan penjualan seragam yang dilakukan di sekolah-sekolah tertentu. Hal ini tentu mencederai semangat pendidikan gratis dan wajib belajar yang diusung pemerintah,” ujar perwakilan LSM BARAK dalam penyampaiannya di hadapan Komisi IV DPRD.
LSM BARAK menegaskan bahwa temuan tersebut bukan sekadar laporan tanpa dasar, melainkan hasil dari pengawasan dan investigasi langsung di lapangan, yang dilakukan bersama masyarakat dan orang tua murid.
—
Temuan Klinik dan Praktik Dokter Diduga Tak Berizin
Tak hanya sektor pendidikan, LSM BARAK juga menyoroti sejumlah temuan di bidang kesehatan.
Pihaknya mengungkap bahwa masih terdapat klinik dan praktik dokter yang beroperasi tanpa izin resmi atau tidak mencantumkan Surat Izin Praktik (SIP) sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku.
> “Kami temukan beberapa klinik yang beroperasi tanpa izin operasional, serta ada dokter yang memasang nama di papan praktik namun izin praktiknya tidak sesuai dengan yang tercatat. Ini perlu ditertibkan demi keamanan dan keselamatan masyarakat,” tegasnya.
—
DPRD Komisi IV Minta Dinas Terkait Segera Tindaklanjuti
Menanggapi laporan tersebut, pihak Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor yang membidangi urusan pendidikan dan kesehatan menyampaikan apresiasi atas langkah pengawasan yang dilakukan oleh LSM BARAK.
Komisi IV menilai bahwa apa yang disampaikan merupakan bentuk partisipasi masyarakat dalam mengawal pelayanan publik, dan meminta agar Dinas Pendidikan serta Dinas Kesehatan segera menindaklanjuti laporan tersebut secara profesional.
> “Kami mengapresiasi aspirasi yang disampaikan LSM BARAK Indonesia. Semua laporan ini akan kami teruskan agar menjadi bahan evaluasi bagi dinas terkait. Kami berharap penyelesaian dilakukan secara prosedural dan benar-benar ditindaklanjuti di lapangan, bukan sekadar formalitas,” ujar salah satu anggota Komisi IV DPRD Kabupaten Bogor usai audiensi.
—
Dorongan Transparansi dan Pengawasan Publik
LSM BARAK menegaskan bahwa langkah ini bukan untuk menjatuhkan pihak tertentu, melainkan untuk mendorong transparansi, perbaikan sistem, dan penegakan aturan dalam sektor pendidikan dan kesehatan di Kabupaten Bogor.
Mereka juga berharap agar hasil audiensi ini menjadi titik awal pengawasan bersama antara masyarakat, DPRD, dan pemerintah daerah.
> “Kami tidak ingin hanya berhenti pada laporan. Kami akan terus mengawal agar perbaikan benar-benar terjadi di lapangan. Karena pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar rakyat yang harus dijaga dari praktik-praktik yang merugikan masyarakat,” pungkas perwakilan LSM BARAK.
—
Penutup
Dengan berlangsungnya audiensi ini, diharapkan Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kabupaten Bogor segera menindaklanjuti setiap temuan dan melakukan pembenahan di internal masing-masing.
Langkah konkret dari pemerintah daerah akan menjadi bukti komitmen dalam mewujudkan pelayanan publik yang bersih, transparan, dan berpihak kepada masyarakat.
+ There are no comments
Add yours