Bekasi – Dalam 100 hari pertama masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, dua program andalan digeber: Penertiban Bangunan Liar (Bangli) dan Job Fair 2025. Di atas kertas, keduanya tampak menjanjikan. Namun dalam praktik, keberhasilan program seolah hanya dinilai dari output—sementara outcome, atau dampak nyata bagi masyarakat, nyaris tak diperhitungkan.
Program penertiban bangli semestinya bertujuan menjaga fungsi ruang publik, mencegah banjir, memperlancar lalu lintas, dan mendukung pembangunan infrastruktur. Tapi yang terjadi di lapangan, Pemkab Bekasi hanya fokus menggusur tanpa solusi. Bangunan liar memang diratakan, tetapi nasib para pedagang kecil yang sebelumnya menggantungkan hidup di sana justru terabaikan. Tak ada relokasi, tak ada tempat baru untuk mereka mencari nafkah. Usai digusur, mereka dibiarkan bertahan hidup sendiri—tanpa arah dan tanpa kepastian.
Ironisnya, lahan eks-bangunan liar pun dibiarkan terbengkalai. Tidak ada tindak lanjut dalam bentuk penataan ruang atau pengelolaan pasca-penertiban. Pemkab tampak puas hanya karena ‘sudah menertibkan’, tanpa berpikir jauh soal manfaat berkelanjutan.
Cerita yang sama berulang dalam program Job Fair 2025. Pemerintah daerah merasa bangga karena berhasil menarik puluhan ribu pencari kerja. Tapi keberhasilan itu hanya sebatas jumlah pengunjung, bukan kualitas hasil. Perencanaan buruk membuat banyak pelamar pingsan karena berdesakan dan kekurangan fasilitas. Job Fair yang seharusnya membuka harapan, justru menghadirkan kegetiran.
Kedua program ini mencerminkan pendekatan pembangunan yang seremonial dan dangkal. Pemkab Bekasi terlalu berorientasi pada pencapaian angka, bukan dampak jangka panjang. Padahal, keberhasilan program seharusnya diukur dari dua hal utama: hasil langsung (output) dan manfaat yang dirasakan masyarakat (outcome). Sayangnya, outcome tampaknya bukan prioritas.
Pemkab Bekasi perlu segera mengevaluasi kedua program ini secara menyeluruh. Penertiban bangli tanpa solusi hanya melahirkan ketimpangan baru. Job Fair tanpa perencanaan matang hanya menambah daftar kekecewaan rakyat.
Jika orientasi pembangunan tidak segera diubah dari seremonial ke substansial, maka rakyat Bekasi akan terus jadi korban program-program “tampak berhasil” tapi sebenarnya hampa makna.
