STOP POLITISASI KASUS KERACUNAN MAKANAN di MBG

3 min read

JAKARTA – Menanggapi derasnya desakan publik di media sosial terkait tuntutan pergantian Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) akibat insiden “keracunan makanan” di sejumlah sekolah, Koordinator Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia (LAKSI), Azmi Hidzaqi, memberikan pandangan tegas untuk meluruskan persepsi yang berkembang.

Menurut Azmi, kinerja Kepala BGN Dadan Hindayana sejauh ini sudah menunjukkan hasil yang cemerlang, visioner, serta responsif. Ia dinilai berhasil menunaikan amanah Presiden RI Prabowo Subianto dalam menjalankan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah memberi manfaat nyata bagi rakyat.

“Langkah-langkah yang diambil Kepala BGN selalu cepat, tepat, dan tegas. Beliau adalah pemimpin yang responsif terhadap masalah, termasuk dalam menangani kasus yang tengah menjadi sorotan. Tidak bisa dipungkiri, di bawah kepemimpinannya, BGN telah menorehkan banyak keberhasilan,” ujar Azmi dalam keterangan persnya.

Azmi menegaskan bahwa adanya upaya politisasi dalam kasus keracunan di beberapa sekolah justru membuat BGN sulit bekerja secara objektif. Menurutnya, hal ini tidak boleh dibiarkan karena dapat melemahkan pelaksanaan program prioritas nasional.

“Program MBG adalah program terbaik Presiden Prabowo Subianto untuk rakyat. Jangan sampai ada oknum nakal yang memanfaatkan situasi ini demi kepentingan politik. Masyarakat sudah merasakan manfaatnya, jadi jangan coba-coba dipolitisasi apalagi dihentikan. Yang rugi justru rakyat sendiri,” tegas Azmi.

Ia menambahkan, meski masih ada kendala teknis di lapangan, rakyat tetap memberikan dukungan penuh agar program ini berlanjut dengan perbaikan yang lebih sistematis. “Mari kita jadikan insiden ini sebagai momentum memperkuat kualitas pelaksanaan MBG, agar benar-benar menjadi instrumen peningkatan gizi dan kesehatan anak bangsa,” imbuhnya.

Azmi juga mengajak publik untuk memberikan waktu bagi BGN melakukan evaluasi dan meningkatkan kinerja. “Tidak ada program sebesar ini yang bisa langsung sempurna. Apalagi jumlah penerima manfaat MBG tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Butuh waktu, tenaga, dan koordinasi yang matang,” jelasnya.

LAKSI juga menyoroti maraknya berita hoaks yang menyudutkan Kepala BGN. Azmi menduga ada pihak-pihak tertentu yang mencoba menggiring opini publik untuk menekan pencopotan pimpinan BGN. “Framing di media sosial sudah terlalu liar dan menyesatkan. Ini jelas upaya yang tidak sehat,” katanya.

Lebih lanjut, LAKSI menuntut agar media massa ikut bertanggung jawab dalam meluruskan informasi yang sudah terlanjur dibesar-besarkan. “Media seharusnya menyampaikan fakta secara proporsional, bukan memperkeruh keadaan. Tugas kita semua adalah menjaga agar program MBG tetap berjalan untuk kesejahteraan masyarakat,” tegas Azmi.

Azmi menutup dengan menyerukan agar semua pihak berhenti menjadikan kasus ini sebagai komoditas politik. “Presiden Prabowo Subianto sudah membuktikan keberpihakan beliau kepada rakyat dengan program MBG. Tinggal kita kawal bersama agar pelaksanaannya semakin baik, bukan malah mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkan.”

Azmi Hidzaqi
Koordinator LAKSI
Lembaga Advokasi Kajian Strategis Indonesia

Bagikan berita/artikel ini

You May Also Like

More From Author