Kabupaten Bekasi – swarajabar.id
Program 100 hari kerja Bupati Bekasi dan Wakil Bupati Bekasi terus menunjukkan dampak positif, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal. Salah satu langkah nyata yang dilakukan adalah upaya jemput bola ke setiap perusahaan yang dilaksanakan langsung oleh Wakil Bupati Bekasi sebagai bentuk komitmen menekan angka pengangguran ekstrem di Kabupaten Bekasi.
Aktivis senior Kabupaten Bekasi yang juga pemerhati kebijakan publik, Mbah Goen, memberikan apresiasi terhadap langkah progresif yang diambil duet pemimpin daerah tersebut. “Saya, Mbah Goen, memberikan apresiasi kepada Bupati dan Wakil Bupati Bekasi, ‘AA’. Ini sudah menunjukkan komitmennya terhadap visi dan misi 100 hari kerja dalam mengurangi angka pengangguran ekstrem di Kabupaten Bekasi,” ujar Mbah Goen, Rabu (22/5).
Meski begitu, ia menekankan bahwa untuk memastikan realisasi penyerapan tenaga kerja lokal berjalan efektif dan terukur, perlu dilanjutkan dengan kegiatan Job Fair yang akan digelar oleh Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Bekasi.
Lebih lanjut, Mbah Goen mendorong agar setelah program 100 hari kerja selesai, Pemkab Bekasi tak berhenti melakukan inovasi dan terobosan. Ia menyoroti pentingnya optimalisasi potensi industri, khususnya dari pengelolaan limbah industri (baik limbah B3 maupun non-B3), serta kontribusi Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan-perusahaan di wilayah tersebut.
“Pemkab Bekasi harus jeli dalam melihat peluang peningkatan pendapatan daerah dari keberadaan 13 kawasan industri dan ribuan pabrik yang bercokol di daerah ini. Potensi ini bisa menjadi modal dasar pembangunan daerah serta sebagai dana cadangan (backup) untuk membiayai infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat,” paparnya.
Menurut Mbah Goen, selama ini keberadaan industri kerap hanya dipandang sebagai sumber polusi dan kerusakan infrastruktur. Padahal, jika dikelola dengan cerdas, industri justru dapat menjadi pilar penting bagi pembangunan berkelanjutan.
“Artinya, keberadaan industri jangan hanya dilihat sebagai sumber pencemaran atau kerusakan. Yang tidak kalah penting, industri harus bisa memberikan kontribusi besar bagi pembangunan dan kesejahteraan warga Kabupaten Bekasi. Tinggal pertanyaannya, mampu dan beranikah penyelenggara daerah melakukan itu?” tutupnya.
