Mahesa Jenar: Ormas dan LSM Bukan Kambing Hitam Lesunya Investasi di Jabar

Jawa Barat – Pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang dimuat dalam sebuah media daring dengan judul “Investor di Jabar Banyak Lari ke Vietnam, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi: Ada Gangguan Ormas, LSM hingga Desa” menuai respons keras dari Humas Barak Indonesia, Mahesa Jenar. Ia menilai pernyataan tersebut berlebihan dan cenderung menyasar pihak yang bukan sumber persoalan.

“Kami tidak sepakat Ormas dan LSM dijadikan alat propaganda untuk menaikkan popularitas. Masalah utama bukan pada masyarakat sipil, tapi pada birokrasi yang ruwet dan tidak ramah investasi,” tegas Mahesa.

Menurut Mahesa, alih-alih menyalahkan Ormas, LSM, atau desa, pemerintah seharusnya introspeksi terhadap iklim investasi yang belum optimal akibat proses birokrasi yang panjang, tidak transparan, dan sering kali membingungkan.

Birokrasi Ruwet, Bukan Gangguan Ormas

Mahesa menegaskan bahwa banyak investor asing—seperti yang pindah ke Vietnam—lebih mempertimbangkan efisiensi dan kepastian hukum dalam berusaha. Di Indonesia, khususnya Jawa Barat, hambatan utama justru datang dari mekanisme perizinan yang tidak efisien dan minim koordinasi antar instansi.

> “Kalau proses perizinan bisa diselesaikan cepat, transparan, dan tidak berbelit, tidak akan ada alasan bagi investor untuk pergi,” katanya.

Peran LSM: Pengawasan, Bukan Penghambat

Menanggapi tudingan bahwa LSM menjadi gangguan, Mahesa menilai hal tersebut sebagai narasi yang menyesatkan. Ia menyebut, LSM justru berperan dalam mengawasi pelaksanaan investasi agar berjalan sesuai aturan dan tidak merugikan masyarakat atau lingkungan.

> “LSM dan Ormas hadir untuk memastikan pembangunan berjalan adil dan akuntabel, bukan untuk menghambat. Kalau ada yang merasa terganggu, mungkin karena aktivitasnya selama ini tidak transparan,” tambahnya.

Solusi: Perbaiki Sistem, Rangkul Masyarakat Sipil

Mahesa mengingatkan bahwa solusi terhadap mandeknya investasi bukanlah dengan mencari kambing hitam, tetapi membenahi sistem. Ia mendorong pemerintah daerah membuka ruang dialog dengan semua pemangku kepentingan, termasuk LSM dan Ormas, untuk menciptakan iklim investasi yang sehat dan berkelanjutan.

> “Daripada menyalahkan pihak lain, lebih baik duduk bersama dan perbaiki sistem. Kita butuh investasi, tapi juga butuh kepercayaan publik,” pungkas Mahesa.

Pernyataan Gubernur ini pun menjadi tamparan bagi para pegiat LSM dan Ormas di Jawa Barat, yang selama ini justru ikut berjuang mendorong pembangunan yang partisipatif dan berpihak pada rakyat. Semoga ini menjadi momentum evaluasi serius terhadap tata kelola perizinan dan upaya memperbaiki iklim investasi di daerah. (***)