Oleh: Adin Jaelani Sopian, Ketua DPD PKS Karawang
Di tengah dinamika demokrasi yang terus bergerak, kita dihadapkan pada sebuah gejala yang patut menjadi perhatian bersama: semakin lebarnya jarak antara masyarakat dan partai politik. Kedekatan dengan partai kerap dipandang tabu, bahkan dicurigai. Partai politik sering dipersepsikan hanya hadir menjelang pemilu atau pilkada, lalu menghilang ketika masyarakat kembali bergulat dengan persoalan hidup sehari-hari.
Fenomena ini kerap dibaca sebagai ekspresi kejenuhan dan kekecewaan publik terhadap praktik politik. Namun yang sering luput disadari, jarak yang dibiarkan melebar justru berpotensi melemahkan kualitas demokrasi itu sendiri.
Jarak yang Perlahan Merugikan Publik
Ketika masyarakat menjauh dari partai politik, ruang pengambilan keputusan publik tidak serta-merta menjadi netral. Sebaliknya, ruang itu cenderung diisi oleh kelompok-kelompok terbatas yang memiliki akses, modal, dan kepentingan tertentu. Politik pun bergerak semakin elitis, tertutup, dan jauh dari denyut aspirasi warga.
Banyak orang menolak politik karena dianggap kotor. Namun dengan menjauh, tanpa sadar mereka menyerahkan politik kepada pihak-pihak yang tidak merasa perlu menjaga nilai, etika, dan kepentingan publik. Demokrasi tidak runtuh karena rakyat terlalu aktif, melainkan karena terlalu banyak yang memilih diam dan apatis.
Partai Politik sebagai Instrumen Perjuangan Rakyat
Pada hakikatnya, partai politik bukan milik elite semata. Partai adalah instrumen demokrasi, wadah perjuangan gagasan, serta kanal penyalur aspirasi rakyat. Melalui partai, suara masyarakat seharusnya dapat diterjemahkan menjadi kebijakan publik yang adil dan berpihak.
Karena itu, masyarakat tidak perlu merasa tabu atau malu berinteraksi dengan partai politik. Yang patut dikritisi bukanlah kedekatan itu sendiri, melainkan kedekatan yang bersifat transaksional dan membungkam nurani. Justru keterlibatan masyarakat yang kritis dan sadar nilai menjadi syarat utama agar partai tetap berada di jalur perjuangan rakyat.
Menjauh dari partai bukan jawaban atas kekecewaan politik. Jawabannya adalah mendekat secara kritis, rasional, dan bermartabat.
Kehadiran Nyata di Tengah Kehidupan Masyarakat
Tentu, tanggung jawab ini tidak sepenuhnya dibebankan kepada masyarakat. Partai politik harus melakukan refleksi dan koreksi serius terhadap cara mereka hadir di ruang publik. Partai tidak cukup eksis melalui baliho, spanduk, atau jargon kampanye. Kehadiran sejati diukur dari keterlibatan langsung dalam problem nyata yang dihadapi masyarakat.
Ketika partai terlibat aktif dalam pendidikan politik warga, pendampingan ekonomi, advokasi lingkungan, serta penguatan komunitas, maka kepercayaan publik akan tumbuh secara alami. Kedekatan tidak dibangun lewat janji, melainkan melalui konsistensi kerja dan keberpihakan nyata.
Merangkul Anak Muda dan Masyarakat Sipil
Fenomena lain yang tak kalah penting adalah sikap generasi muda. Banyak anak muda hari ini aktif dalam isu sosial, lingkungan, dan kemanusiaan, namun memilih menjaga jarak dari partai politik. Bukan karena apatis, melainkan karena merasa partai belum sepenuhnya menyediakan ruang dialog yang sehat, setara, dan terbuka.
Partai politik harus berani membuka diri, tidak alergi terhadap kritik, serta membangun kolaborasi dengan komunitas masyarakat sipil. Anak muda tidak harus dipaksa menjadi kader, tetapi perlu diajak menjadi mitra dalam perjuangan kebijakan. Demokrasi masa depan tidak lahir dari relasi instruktif, melainkan dari kemitraan yang partisipatif dan saling menghormati.
Membangun Narasi Baru tentang Politik
Sudah saatnya kita membangun narasi baru tentang politik dan partai politik. Berpolitik bukanlah aktivitas yang hina. Yang merusak politik adalah penyalahgunaan kekuasaan, bukan proses politik itu sendiri.
Menjauh dari partai sering kali bukan tanda kesucian moral, melainkan ekspresi keputusasaan. Sebaliknya, masyarakat yang berani terlibat, mengkritik, dan mengawal partai justru menunjukkan kedewasaan berdemokrasi.
Partai yang sehat hanya dapat tumbuh dari masyarakat yang menolak menyerah pada apatisme. Demokrasi yang kuat bukanlah demokrasi tanpa konflik, melainkan demokrasi yang dikelola melalui partisipasi sadar, kritis, dan bertanggung jawab.
Jika kita menginginkan politik yang bersih dan berpihak pada rakyat, maka masyarakat dan partai tidak boleh terus saling menjauh. Partai harus kembali menjadi alat perjuangan publik, dan masyarakat perlu kembali melihat partai sebagai ruang sah untuk memperjuangkan kepentingan bersama.
Demokrasi tidak akan membaik jika hanya berharap perubahan datang dari atas. Ia hanya akan hidup dan berdaya jika dirawat bersama—dari bawah—melalui keterlibatan yang kritis, sadar nilai, dan bermartabat.


+ There are no comments
Add yours