Dugaan Tenaga Ahli Fiktif di Proyek Sabuk Pantai Pakisjaya dan Jetty Muara Sedari Picu Sorotan Publik

Karawang — Proyek pembangunan sabuk pantai di Kecamatan Pakisjaya dan jetty di Muara Sedari kembali menjadi sorotan serius publik setelah muncul dugaan adanya tenaga ahli fiktif yang diduga terlibat dalam pelaksanaan proyek tersebut.

Kedua proyek ini merupakan program Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Karawang. Proyek Jetty Muara Sedari dikerjakan oleh CV Cakra Buana Utama dengan nilai kontrak Rp 2,4 miliar, sementara proyek Sabuk Pantai Pakisjaya dikerjakan oleh CV Mazel Arnawama Indonesia dengan nilai Rp 903,48 juta.

Proyek Jetty Muara Sedari memiliki panjang 160 meter, tinggi konstruksi 3,5 meter, dan waktu pelaksanaan 85 hari kalender. Sedangkan sabuk pantai Pakisjaya dibangun sepanjang 80 meter, tinggi 2,5 meter, lebar atas 2 meter, lebar bawah 9 meter, dengan waktu pengerjaan 90 hari kalender.

🔹 Pernyataan Praktisi Hukum

Asep Agustian, S.H., M.H., praktisi hukum dan pengamat kebijakan, menegaskan bahwa dua proyek ini dikerjakan tidak profesional. Menurutnya, kontraktor diduga hanya meminjam bendera perusahaan lain tanpa memiliki data konkret mengenai konsultan atau tenaga ahli yang terlibat.

“Kalau perusahaan itu serius, seharusnya ada dokumen resmi konsultan dan tenaga ahli, bukan digantikan mandor yang mengaku wartawan saat dikonfirmasi media,” tegas Asep Agustian, Senin (8/12/2025).

Aspek profesionalitas ini menjadi sorotan karena pekerjaan Bidang SDA selalu menarik perhatian media, namun jarang ada proyek yang bisa dibanggakan bagi pembangunan Karawang.

“Kerja Bidang SDA memang selalu menjadi sorotan. Tidak ada yang membanggakan. Saya minta Bupati mempertimbangkan mutasi Kabid SDA. Konon dia sudah mengajukan pengunduran diri, tapi tetap dipertahankan,” tambahnya.

🔹 Kekhawatiran Kualitas dan Keterlambatan

Asep Agustian menyoroti progres pengerjaan proyek yang hingga akhir November 2025 baru mencapai 30%. Ia meragukan proyek dapat selesai sesuai jadwal dan menegaskan jika dipaksakan, kualitas pekerjaan dikhawatirkan buruk.

“Teman-teman wartawan harus terus memantau pengerjaan proyek ini. Jangan sampai proyek asal-asalan merugikan masyarakat,” tegasnya.

🔹 Alasan Force Majeure Dipertanyakan

Mandor proyek Jetty Muara Sedari menyebut banjir rob sebagai penyebab keterlambatan. Menurut Asep, alasan ini tidak bisa diterima jika proyek dikerjakan oleh konsultan dan tenaga ahli profesional. Dugaan tenaga ahli fiktif, yang digantikan mandor proyek, menjadi isu utama yang harus ditelusuri.

“Force majeure bisa dibenarkan untuk keterlambatan. Tapi jika konsultan dan tenaga ahli terbukti fiktif, ini akan menjadi masalah serius,” ujarnya.

🔹 Kritikan terhadap Aparat Penegak Hukum

Asep juga menyoroti sikap aparat penegak hukum (APH) yang sering menunda penyelidikan, dengan alasan menunggu proyek selesai terlebih dahulu. Ia menekankan pentingnya pembinaan dan teguran sejak awal, agar pengerjaan proyek tidak menimbulkan tindak pidana korupsi dan kualitas proyek tetap baik.

“Mereka seharusnya menegur sejak awal, melakukan pembinaan, bukan menunggu proyek selesai dulu. Kalau pembinaan dilakukan sejak awal, kualitas proyek akan lebih baik dan masyarakat tidak dirugikan,” tegasnya.