Bareskrim Polri Berhasil Mediasi Sengketa PHK PT Multistrada, Stabilitas Industri dan Aspirasi Buruh Dijaga Bersama

Jakarta — Langkah cepat dan responsif Desk Ketenagakerjaan Bareskrim Polri dalam menangani sengketa Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di PT Multistrada Arah Sarana mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Melalui proses mediasi yang berlangsung intensif dan konstruktif, rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang diperkirakan melibatkan sekitar 10.000 buruh akhirnya resmi dibatalkan setelah tercapainya kesepakatan bersama antara pekerja dan pihak perusahaan.

Mediasi yang berlangsung di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, dipimpin langsung oleh Dirtipidter Bareskrim Polri selaku Kepala Desk Ketenagakerjaan Polri, Brigjen Pol. Moh. Irhamni. Pertemuan tersebut turut dihadiri unsur serikat pekerja KSPSI, perwakilan buruh, serta jajaran manajemen PT Multistrada Arah Sarana yang dikenal sebagai produsen ban Michelin di Indonesia.

Permasalahan bermula dari kebijakan restrukturisasi perusahaan yang mengalihkan sebagian pekerjaan logistik kepada pihak ketiga atau outsourcing. Kebijakan tersebut berdampak pada PHK terhadap ratusan pekerja dan memicu penolakan dari sebagian buruh yang menilai keputusan itu dilakukan secara sepihak. Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi potensi aksi massa besar sebagai bentuk solidaritas pekerja.

Namun melalui pendekatan dialogis dan humanis, proses mediasi akhirnya menghasilkan sejumlah poin kesepakatan penting. Di antaranya, pencabutan surat PHK terhadap pekerja yang menolak keputusan sebelumnya, komitmen penyelesaian perselisihan melalui mekanisme hubungan industrial yang sah, pemenuhan hak-hak pekerja, serta jaminan keberlangsungan operasional perusahaan secara kondusif. Kesepakatan tersebut sekaligus menjadi dasar pembatalan aksi demonstrasi besar yang sebelumnya direncanakan berlangsung pada 20 Mei 2026.

Keberhasilan mediasi ini dinilai menjadi contoh positif bahwa penyelesaian persoalan ketenagakerjaan dapat dilakukan melalui komunikasi, musyawarah, dan penghormatan terhadap hukum yang berlaku. Pendekatan persuasif yang dilakukan Bareskrim Polri menunjukkan komitmen institusi Polri tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga hadir sebagai fasilitator solusi dalam menjaga stabilitas hubungan industrial nasional.

Sejumlah tokoh serikat pekerja juga memberikan apresiasi atas keterlibatan aktif berbagai pihak, termasuk pemerintah dan aparat penegak hukum, dalam membantu penyelesaian konflik ketenagakerjaan tersebut. Mereka berharap proses dialog yang telah dibangun dapat terus berlanjut demi terciptanya hubungan industrial yang sehat, adil, dan berkeadilan bagi seluruh pihak.

Momentum ini sekaligus menjadi pengingat penting bahwa stabilitas investasi dan perlindungan hak pekerja bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya justru dapat berjalan beriringan apabila seluruh elemen mengedepankan komunikasi, keterbukaan, serta semangat mencari solusi bersama demi kepentingan bangsa dan kesejahteraan masyarakat luas.