BEKASI — Komitmen menghadirkan pembangunan daerah yang lebih partisipatif dan berkeadilan mendapat dukungan kuat dari LBH ARJUNA di bawah kepemimpinan Direktur Zuli Zulkipli. Organisasi bantuan hukum tersebut menilai langkah Pelaksana Tugas Bupati Bekasi yang membuka ruang keterlibatan mahasiswa dalam proses pembangunan merupakan cerminan kepemimpinan yang demokratis, visioner, dan menghargai kekuatan intelektual generasi muda.
Bagi LBH ARJUNA, mahasiswa bukan sekadar kelompok akademik yang menyampaikan kritik di ruang publik. Mahasiswa adalah representasi nurani masyarakat, penjaga idealisme, sekaligus mitra strategis dalam memastikan arah pembangunan tetap berpihak kepada kepentingan rakyat.
Direktur LBH ARJUNA, Zuli Zulkipli, S.H., menegaskan bahwa keberanian pemerintah membuka ruang dialog dengan mahasiswa menunjukkan adanya kemauan untuk membangun tata kelola pemerintahan yang sehat, transparan, dan terbuka terhadap aspirasi masyarakat.
“Mahasiswa memiliki tanggung jawab moral terhadap masa depan bangsa dan daerahnya. Ketika pemerintah memberikan ruang bagi mahasiswa untuk ikut terlibat dalam pembangunan, itu bukan kelemahan pemerintah, melainkan bentuk kedewasaan demokrasi,” ujarnya.
Namun demikian, Zuli Zulkipli mengingatkan bahwa dukungan pemerintah terhadap mahasiswa tidak boleh menghilangkan independensi dan daya kritis gerakan mahasiswa itu sendiri. Menurutnya, mahasiswa tetap harus berdiri di garis perjuangan rakyat dan berani menyampaikan kritik apabila menemukan kebijakan yang dinilai menyimpang ataupun tidak berpihak kepada kepentingan masyarakat.
“Mahasiswa harus tetap kritis. Dukungan pemerintah jangan sampai membuat gerakan mahasiswa kehilangan idealisme. Ketika ada kebijakan yang menyimpang, merugikan rakyat, atau tidak sesuai dengan kepentingan masyarakat luas, mahasiswa harus tetap hadir sebagai kekuatan moral yang berani mengingatkan pemerintah,” tegasnya.
Ia menilai, hubungan harmonis antara pemerintah dan mahasiswa seharusnya dibangun di atas prinsip saling menghormati, bukan saling membungkam. Pemerintah membutuhkan masukan kritis agar kebijakan tetap berada pada jalur yang benar, sementara mahasiswa membutuhkan ruang demokrasi untuk menyampaikan aspirasi secara terbuka dan bertanggung jawab.
Di bawah kepemimpinan Zuli Zulkipli, LBH ARJUNA dikenal aktif mendorong penguatan nilai-nilai demokrasi, supremasi hukum, serta keberpihakan terhadap kepentingan masyarakat kecil. Karena itu, dukungan terhadap keterlibatan mahasiswa dalam pembangunan dinilai sejalan dengan semangat perjuangan organisasi tersebut dalam membangun kesadaran publik yang kritis namun konstruktif.
LBH ARJUNA menilai, pembangunan daerah yang kuat tidak hanya diukur dari megahnya infrastruktur ataupun tingginya angka investasi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah mampu merangkul partisipasi masyarakat, termasuk kalangan mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda.
“Bangsa ini tidak akan kehilangan arah selama masih ada keberanian anak-anak muda untuk menyuarakan kepentingan rakyat. Dan pemerintah yang besar adalah pemerintah yang tidak anti kritik, tetapi mampu menjadikan kritik sebagai bahan evaluasi dan perbaikan,” tutur Zuli Zulkipli.
Pernyataan tersebut mendapat perhatian luas karena dinilai mencerminkan semangat kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sipil dalam menjaga masa depan Kabupaten Bekasi. Di tengah meningkatnya harapan publik terhadap pemerintahan yang lebih terbuka, kehadiran LBH ARJUNA dinilai tidak hanya sebagai lembaga bantuan hukum semata, tetapi juga sebagai bagian dari kekuatan moral yang terus mengawal nilai keadilan sosial dan demokrasi.
Lebih jauh, LBH ARJUNA berharap ruang partisipasi yang telah dibuka kepada mahasiswa tidak berhenti pada simbol atau seremonial belaka. Menurut mereka, generasi muda perlu diberikan ruang nyata untuk menyampaikan gagasan, melakukan pengawasan sosial, hingga terlibat dalam proses pembangunan yang berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.
Sikap yang ditunjukkan LBH ARJUNA di bawah kepemimpinan Zuli Zulkipli, S.H., pun dinilai menjadi pesan penting bahwa hukum, demokrasi, dan pembangunan seharusnya berjalan beriringan. Sebab daerah yang maju bukan hanya daerah yang berkembang secara fisik, tetapi juga daerah yang mampu menjaga suara rakyat tetap hidup dalam setiap arah kebijakan.
+ There are no comments
Add yours