Gelar Buka Puasa Bersama Relawan se-Depok, Hasbullah : Sarana Menyampaikan Informasi Kebijakan dan Program Pembangunan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat

DEPOK, SWARAJABAR.ID – Hari ke-18 pelaksanaan ibadah puasa Ramadhan 1447 Hijriyah menurut ketetapan Pemerintah dan NU, suasana hangat penuh kebersamaan terasa di kediaman Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PAN, Hasbullah Rahmad, di kawasan Kalimulya, Kota Depok. Dalam momentum bulan suci Ramadan, politisi yang akrab disapa Bang Has itu menggelar kegiatan buka puasa bersama relawan, tokoh masyarakat, serta kader partai.

Kegiatan yang dimulai sejak Sabtu (7/3/2026) tersebut berlangsung selama tiga hari berturut-turut. Setiap harinya sekitar 100 orang diundang secara bergiliran untuk menghadiri acara yang menjadi ajang silaturahmi sekaligus ruang komunikasi antara wakil rakyat dengan para relawan di tingkat akar rumput.

Relawan yang hadir berasal dari seluruh wilayah Kota Depok, mencakup 63 kelurahan di 11 kecamatan. Bang Has sengaja membagi undangan secara bertahap agar seluruh relawan memiliki kesempatan untuk hadir dan bertemu langsung.

“Ini bagian dari silaturahmi Ramadan. Kami mengundang relawan secara bertahap agar semua bisa hadir. Mereka berasal dari 63 kelurahan dan 11 kecamatan di Kota Depok,” kata Hasbullah kepada awak media.

Menurutnya, kegiatan buka puasa bersama tidak sekadar menjadi agenda kebersamaan di bulan Ramadan, tetapi juga menjadi sarana menyampaikan berbagai informasi terkait kebijakan dan program pembangunan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Dalam kesempatan tersebut, Bang Has turut menjelaskan sejumlah program bantuan pemerintah yang kini menggunakan sistem data desil sebagai dasar penentuan penerima manfaat. Ia mengimbau masyarakat untuk aktif mengecek status data mereka di kelurahan masing-masing agar tidak terjadi kesalahpahaman terkait bantuan sosial.

“Saat ini hampir semua bantuan pemerintah menggunakan data desil. Karena itu masyarakat perlu mengecek datanya di kelurahan masing-masing agar tahu berada di desil berapa,” jelasnya.

Bang Has mencontohkan salah satu program yang sempat menjadi perhatian masyarakat, yakni layanan Universal Health Coverage (UHC). Menurutnya, sebelumnya layanan kesehatan tersebut dapat diakses lebih luas oleh warga ber-KTP Depok, bahkan hingga kategori desil 10.

Namun seiring keterbatasan anggaran daerah, cakupan penerima manfaat kini dibatasi hanya untuk masyarakat dalam kategori desil 1 hingga 5.

“Dulu cakupannya bisa sampai desil 10, apalagi bagi warga ber-KTP Depok. Itu karena pembiayaannya ditanggung bersama, yaitu 60 persen oleh Pemerintah Kota Depok dan 40 persen oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ungkapnya.

Ia menjelaskan bahwa sebelumnya bantuan provinsi untuk program kesehatan di Depok mencapai sekitar Rp40 miliar, sementara kontribusi pemerintah kota sekitar Rp60 miliar. Namun saat ini alokasi dari provinsi diperkirakan hanya sekitar Rp5 miliar sehingga jumlah penerima manfaat harus disesuaikan dengan kondisi fiskal daerah.

Meski demikian, Bang Has berharap kondisi ekonomi nasional dapat segera membaik sehingga anggaran pelayanan publik, khususnya di sektor kesehatan dan pendidikan, dapat kembali diperluas.

“Kita semua tentu berharap ekonomi bangsa kita kembali normal dan lebih baik. Jika kondisi fiskal membaik, maka anggaran untuk pelayanan kesehatan dan pendidikan masyarakat bisa kembali ditingkatkan,” tandasnya.

Selain membahas program bantuan sosial, Bang Has juga memaparkan sejumlah agenda pengawasan terhadap program pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan direalisasikan pada Tahun Anggaran 2026.

Ia menyebutkan bahwa pada 2025 banyak program pembangunan dari pemerintah provinsi yang digulirkan di Kota Depok, salah satunya pembangunan ruang kelas baru (RKB) untuk sekolah menengah.

“Tahun ini saya akan mengawal pembangunan 96 ruang kelas baru untuk SLBN, SMKN, dan SMAN. Bahkan di Depok juga akan dibangun SMK Negeri 5 yang berlokasi di Kecamatan Limo,” jelasnya.

Di sektor infrastruktur, Bang Has menyampaikan bahwa sejumlah ruas jalan provinsi di Depok telah diperbaiki, termasuk jalur dari kawasan KSU hingga perbatasan rel kereta api Pondok Rajeg. Selain peningkatan kualitas jalan, pemerintah juga menambah ketebalan lapisan hingga 15 sentimeter serta memasang penerangan jalan umum (PJU).

Tak hanya itu, ia juga menyinggung pengelolaan setu atau danau di Kota Depok yang merupakan aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Meski demikian, pengelolaan airnya berada di bawah kewenangan Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane.

“Untuk setu tidak bisa dikerjakan sepihak. Harus berkolaborasi dengan pemerintah daerah dan Balai Besar Wilayah Sungai karena aturan pengelolaannya sangat ketat,” terangnya.

Bang Has juga menyoroti persoalan pengelolaan sampah di wilayah Jabodetabek, termasuk rencana pengembangan fasilitas pengolahan sampah di kawasan Lulut Nambo. Ia menyebut proyek tersebut membutuhkan investasi besar, bahkan mencapai sekitar Rp 4 triliun untuk membangun fasilitas pengolahan dengan kapasitas hingga 800–1.000 ton per hari.

Saat ini, kapasitas pengolahan sampah yang berjalan baru sekitar 50 ton per hari karena keterbatasan fasilitas dan biaya.

“Mesinnya harus didatangkan dari Jerman dan biayanya tidak murah. Kita berharap ada dukungan investasi maupun kolaborasi dari berbagai pihak,” ujarnya.

Ia menambahkan, pemerintah pusat kini mulai memberikan perhatian serius terhadap persoalan sampah nasional. Bahkan, ada kemungkinan penanganan sampah di sejumlah daerah akan dikelola secara lebih terintegrasi oleh pemerintah pusat.

Bang Has berharap pada 2026 kajian dan blueprint penanganan sampah nasional sudah rampung sehingga program penanganan terpadu dapat mulai berjalan pada 2027, termasuk di Kota Depok.

“Harapannya 2026 blueprint dari pusat sudah keluar, sehingga 2027 programnya bisa mulai berjalan. Sampah ini bukan hanya masalah daerah, tetapi juga persoalan nasional,” tuturnya.

Melalui momentum Ramadan ini, Bang Has berharap kebersamaan antara relawan, masyarakat, dan pemerintah dapat terus terjalin dengan baik. Ia menilai relawan memiliki peran penting sebagai jembatan informasi antara pemerintah dan masyarakat.

Acara buka puasa bersama berlangsung dalam suasana kekeluargaan. Selain menikmati hidangan berbuka, para relawan juga memanfaatkan kesempatan itu untuk berdialog langsung mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat di lingkungan mereka.

Ia meyakini bahwa Ramadan adalah momentum mempererat persaudaraan dan menebarkan kebaikan. Semoga kebersamaan ini membawa keberkahan dan menjadi semangat untuk terus berbuat yang terbaik bagi masyarakat,” pungkas Bang Has.(**/Bro)