Bekasi — Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H. Ade Syukron, menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memastikan agar setiap rupiah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) benar-benar tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan H. Ade Syukron usai memimpin rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) tahun anggaran 2026, yang digelar pada Selasa (4/11/2025) di Ruang Rapat Gedung DPRD Kabupaten Bekasi.
Dalam rapat yang dihadiri perwakilan dari seluruh fraksi dan perangkat daerah tersebut, H. Ade Syukron menekankan pentingnya penyusunan KUA dan PPAS yang berpihak pada kebutuhan mendasar masyarakat, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, serta bantuan sosial bagi warga kurang mampu.
> “Kami ingin memastikan bahwa anggaran yang dibahas dan disepakati ini benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Tidak boleh ada uang yang mengendap atau tidak terserap, semua harus terarah dan memberikan manfaat,” tegasnya.
Ia juga menyoroti perlunya peningkatan efektivitas program pemerintah daerah, agar setiap program tidak hanya sebatas formalitas, tetapi mampu memberikan dampak yang signifikan bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
> “Banyak program yang masih perlu dimaksimalkan, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, dan bantuan masyarakat. Ini menjadi perhatian kita bersama, agar tidak ada ketimpangan dan setiap kebijakan benar-benar menyentuh akar persoalan,” tambahnya.
H. Ade Syukron menilai, pembangunan Kabupaten Bekasi ke depan tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Diperlukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah provinsi, pusat, dan sektor swasta, untuk mempercepat laju pembangunan.
> “Kalau hanya mengandalkan APBD, tentu tidak akan cukup cepat. Kita perlu membuka ruang sinergi dengan berbagai pihak, agar pembangunan bisa berjalan lebih efisien dan berdampak langsung pada masyarakat,” ujarnya.
Dengan ketegasan dan kepedulian yang tinggi terhadap transparansi serta akuntabilitas anggaran, H. Ade Syukron kembali menegaskan bahwa DPRD Kabupaten Bekasi akan selalu berada di garis depan dalam mengawasi pelaksanaan anggaran pemerintah daerah, demi terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, dan berpihak pada rakyat.
