Kabupaten Bekasi, 24 April 2025 — Di tengah dinamika pro dan kontra terhadap berbagai kebijakan strategis Pemerintah Kabupaten Bekasi, LSM Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia (GMBI) menyatakan sikap tegas: mendukung penuh langkah-langkah kebijakan Bupati Bekasi, Ade Kuswara Kunang, yang dinilai berpihak pada kepentingan rakyat.
Salah satu kebijakan monumental yang mendapat sorotan positif adalah pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam jumlah besar. “Ini bukan hanya sejarah bagi Kabupaten Bekasi, tetapi juga bagi Indonesia. Bupati Ade Kunang tercatat sebagai kepala daerah pertama yang mengangkat PPPK terbanyak dalam satu gelombang,” ujar H. Obay, Ketua LSM GMBI Distrik Kabupaten Bekasi.
Kebijakan tersebut mengangkat sebanyak 9.051 orang menjadi P3K, menjadikan Kabupaten Bekasi sebagai daerah dengan pengangkatan P3K terbanyak se-Indonesia. Menurut H. Obay, hal ini merupakan bentuk nyata kepedulian Bupati terhadap kesejahteraan tenaga honorer dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, LSM GMBI juga menyatakan dukungan terhadap langkah tegas Bupati dalam menertibkan Bangunan Liar (Bangli) yang tidak sesuai dengan tata ruang wilayah. “Penertiban Bangli adalah bagian dari penegakan aturan dan upaya mengembalikan fungsi ruang publik. Ini langkah penting untuk menciptakan lingkungan yang tertib dan layak huni,” tegas H. Obay.
Tak hanya itu, Faisal Syukur, Sekretaris Distrik LSM GMBI Kabupaten Bekasi, turut menyampaikan dukungannya atas penetapan Ade Zarkasih sebagai Direktur Usaha (Dirus) Perumda Tirta Bagasasi. Menurutnya, keputusan tersebut sudah sesuai dengan mekanisme dan aturan hukum yang berlaku.
“Bupati Bekasi adalah pemilik modal dari BUMD tersebut, dan memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan jajaran direksi. Sepanjang prosedur dijalankan dengan benar, maka tidak ada alasan untuk meragukan legalitas maupun integritas keputusan itu,” ujar Faisal.
Meski menuai perdebatan di kalangan tertentu, LSM GMBI menegaskan bahwa mereka akan terus mengawal setiap kebijakan Bupati yang sejalan dengan semangat keadilan sosial dan pemberdayaan masyarakat bawah.
“Ini adalah bentuk kontrol sosial kami. Bukan sekadar mengkritik, tapi juga mendukung ketika pemerintah berpihak kepada rakyat,” tandas H. Obay.
Dengan semangat partisipatif, LSM GMBI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang belum terverifikasi, dan bersama-sama menjaga kondusivitas serta mendorong pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Bekasi.
