IKN dan Pemprov Kaltim Perkuat Koordinasi, Fokus Bergeser ke Keamanan dan Konektivitas

Balikpapan, Swarajabar.id — Hubungan kelembagaan antara Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) menunjukkan dinamika yang berkembang dalam rentang 2022 hingga 2025. Pergantian kepemimpinan di kedua institusi turut mempengaruhi fokus koordinasi, dari isu lingkungan dan regulasi ke penguatan keamanan dan konektivitas antarwilayah.

Pertemuan pertama berlangsung pada 13 Maret 2022 antara Gubernur Kaltim saat itu, Isran Noor, dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono di Balikpapan. Pertemuan lanjutan digelar 15 April 2022 di Samarinda, dengan hasil pembahasan seputar tim transisi, penyusunan peraturan, dan penegasan pentingnya aspek lingkungan dalam pembangunan IKN.

“Jangan sampai lebih unggul bangunan daripada pohon,” kata Isran Noor saat itu, menekankan visi IKN sebagai kota hutan yang ramah lingkungan.

Memasuki 2025, koordinasi diperluas. Kepala Otorita IKN yang baru, Basuki Hadimuljono, menemui Kapolda Kaltim Brigjen Pol Endar Priantoro, membahas stabilitas keamanan kawasan. Gubernur Kaltim terpilih Rudy Mas’ud juga bertemu Basuki dan mengusulkan pembangunan jalur penghubung Bongan–Sotek sejauh 100 km sebagai akses cepat ke kawasan inti IKN.

“Ini bagian dari visi besar pemerataan pembangunan di Kalimantan,” ujar Rudy Mas’ud.

Di tengah pembahasan, proyek IKN sempat diterpa isu mangkrak. Rudy membantah isu tersebut setelah melakukan inspeksi mendadak saat libur Lebaran. “Saya lihat langsung, pembangunan terus berjalan. Banyak pengunjung datang karena penasaran ingin melihat progresnya,” tegasnya. Data OIKN mencatat lebih dari 64 ribu kunjungan sejak 27 Maret hingga 5 April 2025.

Tantangan juga datang dari sisi anggaran. Pagu OIKN tahun 2025 dipotong Rp1,15 triliun, namun Rudy memastikan APBD Kaltim tidak terdampak.

Sementara itu, sorotan juga diarahkan pada status konstitusional Kepala Otorita IKN yang ditunjuk langsung Presiden tanpa pemilihan demokratis. Sejumlah ahli menilai hal ini perlu ditinjau ulang karena berpotensi bertentangan dengan Pasal 18 UUD 1945.

Kepala OIKN sebelumnya, Bambang Susantono, menyatakan 2025 sebagai tahun paling krusial bagi IKN. “Gedung-gedung yang dibangun adalah bangunan cerdas yang memenuhi standar lingkungan tinggi,” ujarnya dalam rapat dengan Badan Anggaran DPR.

Proyek IKN kini memasuki fase implementasi intensif. Kerja sama erat antara pemerintah pusat dan daerah menjadi kunci keberhasilan pembangunan ibu kota baru yang diharapkan menjadi simbol masa depan Indonesia.