Bandung, SwaraJabar.id – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (DPD HKTI) Jawa Barat yang akan digelar esok pagi, 15 Juni 2026, di Kota Bandung, tensi konsolidasi organisasi terus mendapat sorotan tajam. Elemen masyarakat sipil menegaskan bahwa momentum transisi ini tidak boleh sekadar menjadi ajang kompromi politik elitis, melainkan harus menjadi panggung sakral untuk menegakkan kedaulatan petani secara berwibawa di Tanah Pasundan.
Sobat Bumi Community, organisasi yang memiliki rekam jejak panjang dalam melestarikan lingkungan hidup, pembibitan tanaman produktif-ekonomis, serta penelitian ekonomi sumberdaya dan lingkungan sejak tahun 2009, mengeluarkan maklumat kepada Karteker DPN dan demisioner pengurus HKTI Jawa Barat untuk membangun kompromi (Golden Bridge) demi menjaga marwah organisasi tani terbesar tersebut agar tidak runtuh di rumah sendiri.
Ketua Umum Sobat Bumi Community, Ir. Cepi Al Hakim, MSi, menyatakan dengan tegas bahwa keabsahan pelaksanaan Musda harus diselamatkan dengan memegang teguh prinsip karakter luhur Sunda; silih asah, silih asih, silih asuh – bukan tunduk pada dikte politik yang mengorbankan akar rumput.
“HKTI Jawa Barat harus segera disembuhkan dari dualisme internal akibat pembekuan kepengurusan tahun lalu. Malam ini adalah batas akhir! Kami memperingatkan dengan tegas, jika tidak ada rekonsiliasi struktural yang inklusif dan pengesahan ‘Buku Putih’ Sarasehan Petani sebagai kompas program kerja esok hari, maka Musda hanya akan menjadi panggung sandiwara elitis yang kehilangan legitimasi moral di hadapan rakyat,” cetus Ir. Cepi Al Hakim, MSi dalam pernyataan resminya di Bandung, Minggu (14/6/2026).
Empat Pilar Mandat Strategis
Sikap Berani untuk HKTI Jabar sebagai lembaga yang secara formal diakui dalam Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat serta berbagai dewan tata kelola wilayah sungai, Sobat Bumi Community menegaskan bahwa daulat pangan Pasundan mustahil terwujud tanpa keberanian politik untuk melindungi hak agraria, air, dan akses pasar petani.
Berdasarkan pengalaman empiris organisasi, Ir. Cepi Al Hakim, MSi. menetapkan empat mandat program kerja berbasis aksi tapak yang wajib dijalankan oleh kepengurusan HKTI Jabar yang baru:
Penyelamatan Radikal LP2B dan Sumber Air Hulu
HKTI Jabar wajib mengambil posisi konfrontatif dan berani dalam mengawal penguatan serta realisasi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Alih fungsi lahan subur menjadi kawasan industri dan properti harus dihentikan demi melindungi wilayah lumbung pangan. Perlindungan agraria ini wajib diselaraskan dengan pemeliharaan sumber air di kawasan hulu.
Sebagai bukti nyata, Sobat Bumi Community secara historis telah memelopori Gerakan Penyelamatan Sumber Mata Air di Kawasan Hulu, salah satunya di Kampung Adat Urug, Kiarapandak, Kabupaten Bogor, untuk mengunci komitmen masyarakat adat, pemerintah, dan swasta dalam menjaga kelestarian pasokan air.
Merebut Daulat Rantai Pasar Perdagangan Komoditas Unggulan Jabar
HKTI Jabar tidak boleh membiarkan petani terus-menerus menjadi korban permainan harga. Organisasi ke depan wajib melakukan intervensi berani untuk memangkas sirkulasi tengkulak dan membangun ekosistem perdagangan mandiri bagi komoditas unggulan Jawa Barat, meliputi tanaman pangan seperti padi, sektor hortikultura, komoditas peternakan seperti susu, hingga produk atsiri dan perkebunan bernilai tinggi seperti akar wangi, nilam, kopi, kakao, aren dll. HKTI harus bertindak sebagai agregator yang menghubungkan langsung kelompok tani tingkat tapak dengan industri skala besar serta jaringan pasar ekspor.
Membangun Sabuk Hijau Agroforestri Produktif
Mendorong pemulihan lahan-lahan kritis di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS) dan catchment area dengan menanam tanaman bernilai ekonomi tinggi serta ramah konservasi. Rekomendasi konkretnya meliputi percepatan program Arenisasi (pohon Aren) untuk sabuk hijau pelindung mata air, pembibitan dan budidaya tanaman Kelor (Moringa) untuk nutrisi pangan, serta peremajaan tanaman Kakao (khususnya klon unggul seperti MCC02) juga hijau makanan ternak untuk menaikkan pendapatan riil petani.
Advokasi Litigasi dan Kebijakan yang Berpihak pada PAC dan Ranting
HKTI Jabar harus memperpendek jarak organisasi dengan mengaktifkan pengurus tingkat kecamatan (PAC) dan desa (Ranting) sebagai posko perlawanan petani. Rekam jejak advokasi Sobat Bumi Community membuktikan bahwa aksi nyata multi-pihak mampu melahirkan dampak regulasi konkrit, seperti pada FGD Cigombong tahun 2011 yang berhasil mendorong keluarnya kebijakan pembatasan eksploitasi air komersial tangki dari sumber mata air oleh pemerintah daerah.
“Musda esok hari di Kota Bandung adalah ujian wibawa. Jabar tidak butuh pemimpin penakut atau sekadar titipan. Kita butuh figur yang sadar data, menguasai rantai distribusi pupuk subsidi, berkomitmen pada hilirisasi produk pasca-panen, dan memiliki sensitivitas ekologis yang tajam. Rekonsiliasi nasional yang dibawa oleh Ketua Umum DPN Sudaryono harus diterjemahkan di Jawa Barat dengan kerja nyata yang berani, bukan sekadar omon-omon politik,” pungkas Cepi dengan nada berwibawa.
Sekilas Tentang Sobat Bumi Community :
Sobat Bumi Community adalah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang melestarikan lingkungan hidup, pembibitan tanaman produktif dan ekonomis, serta penelitian ekonomi sumberdaya dan lingkungan, dengan fokus utama sejak awal pendirian pada konservasi Sumber Daya Air (SDA). Memiliki wilayah kerja di Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten, organisasi ini merupakan anggota aktif Forum Multi Pihak Peduli DAS Ciliwung Citarum, TKPSDA Ciliwung Cisadane, serta Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Barat.
Kontak Media:
Badan Pengurus Sobat Bumi Community
Sekretariat Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik
Email: sbc 20a@gmail.com
Bogor, Jawa Barat, Indonesia
+ There are no comments
Add yours