Zuli Zulkipli, S.H.: Pancasila Harus Menjadi Instrumen Hukum Progresif dalam Penegakan Keadilan dan Perlindungan Hak Warga Negara

KABUPATEN BEKASI – Dalam momentum peringatan Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026 yang mengusung tema “Pancasila Pemersatu Bangsa, Fondasi Perdamaian Dunia”, Direktur LBH Arjuna Bhakti Negara, Zuli Zulkipli, S.H., menegaskan bahwa Pancasila harus diposisikan tidak hanya sebagai dasar filosofis negara, tetapi juga sebagai instrumen hukum progresif dalam setiap proses penegakan keadilan di Indonesia.

Menurut Zuli Zulkipli, nilai-nilai Pancasila memiliki relevansi kuat dalam pembangunan sistem hukum nasional yang berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia. Dalam perspektif tersebut, setiap produk hukum maupun kebijakan publik idealnya harus mencerminkan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, serta keadilan sosial secara seimbang dan terukur.

Ia menekankan bahwa implementasi Pancasila dalam sektor hukum harus diwujudkan melalui penguatan akses keadilan (access to justice), terutama bagi masyarakat kecil dan kelompok rentan yang sering kali menghadapi keterbatasan dalam memperoleh pendampingan hukum.

“Pancasila harus menjadi roh dalam setiap proses penegakan hukum. Artinya, hukum tidak boleh hanya bersifat formalistik, tetapi juga harus menghadirkan rasa keadilan substantif bagi masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menyoroti pentingnya peran lembaga bantuan hukum dalam memperkuat literasi hukum masyarakat serta memastikan bahwa prinsip equality before the law benar-benar berjalan secara konsisten tanpa diskriminasi.

Zuli juga menggarisbawahi bahwa tantangan penegakan hukum di era digital membutuhkan adaptasi terhadap dinamika baru, termasuk meningkatnya kasus-kasus berbasis teknologi informasi. Oleh karena itu, pendekatan hukum yang responsif dan adaptif menjadi kebutuhan mendesak dalam menjaga kepastian hukum sekaligus keadilan sosial.

Selain itu, ia mengingatkan bahwa semangat gotong royong yang terkandung dalam Pancasila juga harus tercermin dalam sistem bantuan hukum berbasis kolaborasi antara negara, organisasi masyarakat sipil, dan lembaga bantuan hukum.

Di akhir pernyataannya, Zuli Zulkipli, S.H. menyampaikan ucapan selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Ia berharap momentum ini dapat memperkuat komitmen seluruh elemen bangsa dalam membangun sistem hukum yang lebih adil, inklusif, dan berlandaskan nilai-nilai Pancasila.

“Selamat Hari Lahir Pancasila 1 Juni 2026. Mari kita jadikan Pancasila sebagai dasar dalam membangun sistem hukum yang progresif, humanis, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.