“Bukan Sekadar Ijazah: Polemik Toyang Menguji Transparansi PN Cikarang”

BEKASI — Polemik pencalonan Kepala Desa Karangsegar, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi, memasuki babak hukum. Perkara Nomor 285/Pdt.P/2026/PN Ckr yang melibatkan Toyang sebagai Pemohon menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan dugaan persoalan dokumen pendidikan yang digunakan dalam proses pencalonan.

Kuasa hukum Pardi, salah satu calon Kepala Desa Karangsegar, Valoma P. Sitepu dan Ade Riskandar, telah menyampaikan surat bernomor 034/PH/VPS/VIII/2026 kepada Pengadilan Negeri Cikarang. Surat tersebut berisi pemberitahuan kepentingan hukum sekaligus permohonan agar dokumen yang dipersoalkan dapat diverifikasi melalui instansi yang berwenang.

Pihak Pardi menegaskan bahwa permohonan tersebut bukan tuduhan bahwa dokumen tertentu palsu. Mereka meminta agar keaslian, sumber penerbitan, kesesuaian data, serta kekuatan pembuktian dokumen diperiksa secara objektif berdasarkan hukum dan alat bukti yang sah.

Sorotan juga tertuju pada informasi mengenai PKBM Minhajul Falah di Kabupaten Karawang yang disebut berkaitan dengan penerbitan ijazah kesetaraan Toyang. Terdapat informasi mengenai persoalan pencatatan nama dalam dokumen tertentu yang dinilai perlu diklarifikasi langsung kepada pihak PKBM apabila memang relevan dengan perkara.

Dinas Pendidikan Kabupaten Karawang juga menjadi pihak yang dinilai memiliki informasi penting. Disebut terdapat surat berkaitan dengan pembatalan ijazah atas nama Toyang karena persoalan nomor induk ijazah, termasuk informasi mengenai nomor induk yang disebut tercantum atas nama pihak lain. Seluruh informasi tersebut tetap membutuhkan verifikasi resmi dan tidak dapat dianggap sebagai fakta sebelum terbukti.

Perubahan agenda persidangan pada 20 Agustus 2026 turut menjadi perhatian. Persidangan berikutnya disebut semula dijadwalkan pada 28 Agustus 2026, namun kemudian dimajukan atas permintaan kuasa hukum Toyang. Perubahan tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai dasar teknis dan administratifnya, meski tidak dapat serta-merta dianggap sebagai bukti adanya keberpihakan.

Kedudukan hukum Pardi dan kuasa hukumnya juga menjadi bagian penting untuk diperjelas. Sebagai calon kepala desa lainnya, Pardi menyatakan memiliki kepentingan terhadap terpenuhinya seluruh persyaratan pencalonan secara setara. Namun, apakah kepentingan tersebut memberikan kedudukan hukum langsung dalam perkara tetap harus ditentukan berdasarkan hukum acara.

Publik juga menyoroti pentingnya independensi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang. Berbagai pertanyaan yang berkembang tidak sepatutnya langsung berubah menjadi tuduhan rekayasa atau kongkalikong, tetapi juga tidak semestinya diabaikan. Transparansi diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat tanpa mengintervensi kewenangan hakim.

Pada akhirnya, perkara ini bukan hanya menyangkut Toyang dan Pardi, tetapi juga menyentuh integritas proses demokrasi Desa Karangsegar. Keabsahan dokumen persyaratan pencalonan harus diuji secara objektif agar seluruh calon memperoleh perlakuan yang sama dan proses pemilihan memiliki kepastian hukum.

Publik kini menanti bagaimana Pengadilan Negeri Cikarang mempertimbangkan alat bukti dan keterangan para pihak, termasuk apabila diperlukan verifikasi dari instansi terkait. Kebenaran tidak boleh ditentukan oleh opini atau tekanan publik, melainkan melalui pembuktian yang sah, objektif, transparan, dan independen.