KARAWANG — Persoalan pembagian air irigasi kini tidak lagi sekadar urusan teknis pertanian, tetapi telah menyentuh rasa keadilan dan hak hidup para petani kecil. Di tengah kondisi cuaca yang tidak menentu dan biaya produksi yang terus meningkat, munculnya dugaan penguasaan aliran air secara sepihak dinilai menjadi ancaman serius bagi keberlangsungan pertanian rakyat.
Tokoh masyarakat yang dikenal vokal membela kepentingan petani, Saepul Bahri, angkat bicara dengan nada tegas. Ia mengingatkan bahwa air sawah bukan milik perseorangan ataupun kelompok tertentu yang bisa dikuasai sesuka hati, melainkan hak bersama yang harus dibagi secara adil dan manusiawi.
“Jangan sampai ada petani yang sawahnya kering hanya karena ada pihak yang merasa paling berkuasa atas aliran air. Ini bukan soal siapa kuat dan siapa dekat dengan kekuasaan, tapi soal hak hidup rakyat kecil,” tegas Saepul Bahri.
Menurutnya, ketidakadilan distribusi air bisa memicu keresahan sosial di tingkat bawah. Petani yang selama ini menggantungkan hidup dari hasil panen disebut menjadi pihak paling terdampak ketika akses air dipersulit ataupun ditutup secara sepihak.
Ia menilai, jika kondisi seperti ini terus dibiarkan, maka bukan hanya hasil panen yang terancam gagal, tetapi juga keharmonisan masyarakat desa bisa ikut rusak akibat konflik berkepanjangan.
“Petani sudah susah menghadapi pupuk mahal, cuaca ekstrem, biaya tanam tinggi. Jangan lagi ditambah penderitaan karena hak air mereka dirampas atau dipermainkan,” ujarnya.
Saepul Bahri juga menegaskan bahwa tidak boleh ada praktik-praktik yang mengarah pada monopoli aliran air demi kepentingan segelintir pihak. Menurutnya, seluruh petani memiliki hak yang sama untuk mendapatkan distribusi air secara proporsional tanpa diskriminasi.
Ia meminta pemerintah desa, pengelola irigasi, kelompok tani, hingga aparat terkait untuk segera turun tangan apabila ditemukan indikasi penguasaan air yang merugikan masyarakat.
“Kalau ada yang sengaja menutup, menguasai, atau mengatur air demi kepentingan pribadi hingga merugikan petani lain, itu tidak bisa dibenarkan. Negara punya aturan hukum. Jangan anggap petani tidak punya hak untuk mendapatkan keadilan,” katanya.
Meski demikian, Saepul Bahri tetap mengajak masyarakat mengedepankan musyawarah dan penyelesaian secara damai agar persoalan tidak berkembang menjadi konflik terbuka antarwarga. Namun ia mengingatkan bahwa musyawarah harus dilakukan dengan niat mencari keadilan, bukan sekadar formalitas.
“Musyawarah itu jalan terbaik, tapi keadilan tidak boleh dikorbankan. Hak petani harus tetap dilindungi. Jangan sampai rakyat kecil terus mengalah sementara yang kuat semakin leluasa menguasai sumber air,” tandasnya.
Pernyataan tersebut langsung mendapat perhatian luas dari kalangan masyarakat tani. Banyak pihak menilai suara Saepul Bahri mewakili keresahan para petani kecil yang selama ini memilih diam meski sering merasa dirugikan dalam pembagian air irigasi.
Di tengah ancaman krisis pangan dan pentingnya menjaga produktivitas pertanian daerah, isu distribusi air kini menjadi simbol perjuangan keadilan bagi petani — kelompok masyarakat yang selama ini menjadi tulang punggung ketahanan pangan bangsa, namun kerap berada di posisi paling lemah ketika hak-haknya mulai terabaikan.
+ There are no comments
Add yours