Bekasi – Ketua Asosiasi Ormas Bekasi (AOB) H. Zaenal Abidin, S.E menegaskan pentingnya sinergi antara organisasi masyarakat (ormas), pemerintah, dan seluruh elemen daerah dalam menjaga kondusifitas Kabupaten Bekasi. Dalam acara silaturahmi dan halalbihalal yang digagas Srikandi AOB di salah satu kawasan industri, Zaenal menyampaikan ormas harus menjadi bagian dari solusi, bukan justru menciptakan keresahan.
“Perbedaan itu hal biasa, tapi hari ini kita semua sudah bersatu untuk bangkit, maju, dan sejahtera bersama. Tidak ada lagi kubu-kubuan, kita semua satu dalam semangat membangun Bekasi,” ujar Zaenal, Minggu (21/4).
Zaenal juga menyampaikan apresiasi kepada para tokoh yang hadir, termasuk Dewan Pembina AOB H. Deni Sidi, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Syukron, perwakilan Polres Bekasi, Kodim, Kejaksaan, hingga Pengadilan Negeri Kabupaten Bekasi.
Acara ini sekaligus menjadi momentum mengenang almarhum Panji, salah satu tokoh penggerak kegiatan sosial AOB sejak tahun 2000. “Beliau yang selalu mendukung kegiatan kami, semoga amalnya diterima Allah SWT,” ucap Zaenal.
Dalam kesempatan tersebut, Zaenal memaparkan kontribusi AOB selama Ramadan dan Idul Fitri 1446 H, antara lain membagikan 4.000 nasi kotak, 1.300 takjil, dan ratusan paket sembako kepada masyarakat. Ia menegaskan semua kegiatan ini dijalankan dengan swadaya, tanpa beban APBD.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Bekasi Ade Syukron mengakui bahwa kehadiran ormas sangat penting dalam sistem pemerintahan demokratis. “Ormas bukan musuh pemerintah, tapi mitra. Pemerintahan yang sehat perlu dikontrol oleh masyarakat, dan ormas bagian dari itu,” tegasnya.
Ade juga mengingatkan bahwa Bekasi sebagai daerah industri nasional harus menjaga iklim investasi agar tetap menarik. Namun, dia menekankan pentingnya keadilan sosial dalam pembangunan. “Kita ingin kawasan industri ramah terhadap investor, tapi juga mampu menyerap tenaga kerja lokal.”
Ia mengungkapkan sejumlah tantangan yang tengah dihadapi Kabupaten Bekasi, mulai dari pembiayaan jalan ribuan kilometer, layanan BPJS bagi 900 ribu warga, hingga keterbatasan dana operasional RSUD yang diprediksi habis pada September 2025.
“APBD kita besar, tapi beban masyarakat juga besar. Kita butuh ormas yang bisa bantu pemerintah lewat program pemberdayaan masyarakat, bukan sekadar kritik,” kata Ade.
Ia mengajak seluruh ormas di Kabupaten Bekasi untuk menyusun program-program konkret, berkolaborasi dengan DPRD dan pemerintah daerah agar bisa diintegrasikan ke dalam kebijakan.
“Silakan bawa programnya, diskusikan dengan kami. Jangan cuma dilihat dari sisi negatifnya. Akar masalahnya juga harus dipahami bersama,” tutup Ade.
