Diduga Cemarkan Nama Baik MBG, Oknum SPPG Telaga Mulya 02 Diminta Segera Ditutup Jika Terbukti Bersalah

Karawang — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang selama ini menjadi simbol komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi anak bangsa, kini menghadapi sorotan serius. Dugaan insiden keracunan yang menimpa puluhan penerima manfaat di wilayah Cilewo pada 16 April 2026 tidak hanya memunculkan kekhawatiran publik, tetapi juga dinilai telah mencemarkan nama baik program yang sejatinya sangat bermanfaat tersebut.

Peristiwa yang diduga berasal dari dapur penyedia makanan SPPG Telaga Mulya 02 menjadi titik krusial yang harus segera ditangani secara tegas dan transparan. Jika terbukti adanya kelalaian atau pelanggaran standar, maka oknum pelaksana dinilai telah merusak kepercayaan masyarakat terhadap program strategis pemerintah.

Samsudin KMD, Sekretaris GIBAS Cinta Damai Resort Karawang, menegaskan bahwa program MBG tidak boleh dikorbankan akibat ulah segelintir oknum yang tidak menjalankan amanah dengan benar.

“Program MBG ini sangat baik, sangat dibutuhkan masyarakat, dan sudah memberikan manfaat nyata. Tapi kalau sampai ada kejadian seperti ini, maka yang harus disorot adalah oknum pelaksananya. Jangan sampai programnya yang disalahkan,” tegasnya.

Menurutnya, dugaan insiden tersebut bukan hanya persoalan teknis semata, melainkan telah masuk pada ranah yang lebih serius karena berpotensi mencoreng nama baik program nasional yang menyangkut kepentingan publik luas.

“Kalau benar ada kelalaian, ini bukan sekadar kesalahan biasa. Ini sudah mencemarkan nama baik program MBG. Dampaknya luas, bisa menurunkan kepercayaan masyarakat. Ini sangat berbahaya,” ujarnya.

Samsudin secara tegas meminta agar dapur SPPG Telaga Mulya 02 segera ditutup apabila terbukti bersalah dalam proses investigasi yang dilakukan oleh pihak berwenang.

“Kalau terbukti ada pelanggaran, saya minta jangan ragu untuk menutup operasionalnya. Ini penting sebagai bentuk ketegasan dan efek jera. Jangan beri ruang bagi pelaksana yang bekerja tidak profesional,” katanya.

Ia juga mendesak agar proses investigasi dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan tidak ditutup-tutupi, sehingga masyarakat mendapatkan kejelasan atas peristiwa yang terjadi.

“Harus dibuka seterang-terangnya. Apa penyebabnya, siapa yang bertanggung jawab, semua harus jelas. Ini menyangkut keselamatan anak-anak dan kepercayaan publik,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia mendorong Pemerintah Kabupaten Karawang untuk melakukan evaluasi total terhadap seluruh penyedia layanan SPPG, guna memastikan standar keamanan pangan dan kualitas layanan benar-benar dijalankan sesuai ketentuan.

“Ini jadi alarm keras. Pemerintah daerah harus turun tangan, lakukan audit menyeluruh. Pastikan semua dapur memenuhi standar. Jangan sampai ada kejadian serupa terulang kembali,” tambahnya.

Di akhir pernyataannya, Samsudin mengajak masyarakat untuk tetap objektif dalam menyikapi persoalan ini—tetap mendukung program MBG sebagai kebijakan yang berpihak kepada rakyat, namun tidak ragu mengkritisi pelaksana yang lalai.

“Programnya harus kita jaga, karena ini untuk masa depan anak-anak kita. Tapi kalau ada oknum yang merusak, kita harus berani bersuara. Karena diam berarti membiarkan kesalahan itu terus terjadi,” pungkasnya.

Kasus ini menjadi pengingat penting bahwa keberhasilan program nasional tidak hanya ditentukan oleh kebijakan yang baik, tetapi juga oleh integritas dan profesionalitas para pelaksana di lapangan. Ketika amanah diabaikan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keselamatan masyarakat, tetapi juga kehormatan program itu sendiri.