Gus Hasan: PSM Adalah Pejuang Sosial Sejati, Sudah Selayaknya Mendapatkan Perhatian Dari Pemerintah

Bekasi – Para Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) di Kabupaten Bekasi patut bernafas lega. Dalam pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) beberapa waktu lalu di Ruang Rapat DPRD Kabupaten Bekasi, dalam rapat tersebut Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Bekasi mendorong Pemerintah Daerah untuk mengalokasikan anggaran pengadaan laptop bagi para PSM, dengan usulan satu unit laptop untuk setiap desa.

Anggota DPRD Kabupaten Bekasi dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Gus Hasan, menjelaskan bahwa usulan tersebut berangkat dari keprihatinan mendalam para wakil rakyat terhadap kondisi para PSM di lapangan yang dinilai belum mendapatkan perhatian layak, baik dari sisi insentif maupun sarana penunjang kerja.

“Kami di Banggar sepakat mendorong agar Pemda Bekasi bisa menganggarkan fasilitas berupa laptop bagi para PSM. Mereka ini ujung tombak pelayanan sosial di masyarakat, tapi hingga kini masih bekerja dengan segala keterbatasan, tanpa fasilitas yang memadai,” ujar Gus Hasan, di Gedung DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (10/11/2025)

Menurutnya, PSM selama ini menjadi garda terdepan dalam berbagai persoalan sosial — mulai dari pendataan warga miskin, bantuan sosial, hingga penanganan masalah kesejahteraan masyarakat. Namun, semangat pengabdian mereka sering kali tidak diimbangi dengan dukungan alat kerja yang layak.

“Minimal kalau mereka punya laptop, kerja mereka akan jauh lebih efektif dan semangat. Tidak perlu lagi pinjam sana-sini hanya untuk membuat laporan atau melakukan pendataan. Karena kalau hanya mengandalkan handphone, tidak semuanya punya perangkat dengan spesifikasi yang cukup untuk menunjang pekerjaan administratif,” lanjutnya.

Lebih jauh, Gus Hasan menegaskan bahwa langkah ini bukan sekadar soal pemberian fasilitas, tetapi bentuk penghargaan dan dukungan moral dari pemerintah daerah kepada para PSM yang selama ini bekerja dengan hati dan dedikasi tinggi.

“PSM itu pejuang sosial sejati. Mereka hadir langsung di tengah masyarakat, membantu tanpa pamrih. Sudah seharusnya negara, dalam hal ini pemerintah daerah, hadir memberikan perhatian lebih. Laptop itu bukan kemewahan, tapi kebutuhan kerja dasar agar pelayanan sosial bisa berjalan optimal,” tegasnya.

Dengan adanya dorongan tersebut, DPRD Kabupaten Bekasi berharap Pemerintah Daerah dapat memasukkan pengadaan laptop bagi PSM ke dalam APBD tahun anggaran mendatang. Hal ini dinilai akan berdampak besar terhadap peningkatan kualitas pelayanan sosial di tingkat desa, sekaligus menjadi bukti nyata keberpihakan pemerintah kepada para pejuang sosial masyarakat.