“F-PD DPRD Karawang Soroti Rendahnya Serapan Anggaran: Demokrat Tegaskan, Kami Selalu Berkoalisi dengan Rakyat”
KARAWANG — Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPRD Kabupaten Karawang menyoroti rendahnya serapan anggaran di sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang hingga triwulan ketiga tahun 2025 belum mencapai 65 persen. Kondisi ini dinilai menjadi indikator lemahnya kinerja birokrasi dalam menyalurkan program-program pembangunan yang mestinya dirasakan langsung oleh masyarakat.
Dalam rapat pembahasan KUA-PPAS Perubahan 2025, juru bicara Fraksi Demokrat menegaskan, rendahnya realisasi anggaran berdampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat, sementara defisit anggaran daerah kini sudah menembus angka Rp700 miliar lebih.
> “Ini bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Rendahnya serapan berarti banyak program yang belum tersentuh masyarakat. Padahal rakyat menunggu hasil nyata dari janji pembangunan,” tegas juru bicara Fraksi Demokrat dalam forum resmi tersebut.
Partai Demokrat menilai, Pemerintah Kabupaten Karawang seharusnya bekerja lebih efektif dalam mengelola dan menyalurkan anggaran yang sudah disetujui bersama DPRD. Dana publik, menurut Demokrat, bukan hanya angka administrasi, melainkan amanah rakyat yang harus digunakan tepat sasaran dan tepat waktu.
> “Ketika dana ada, tapi tidak mampu dimanfaatkan dengan optimal, yang dirugikan adalah rakyat. Karena itu Demokrat menegaskan: kami tidak akan diam. Kami akan terus berdiri bersama rakyat dan memperjuangkan agar anggaran benar-benar kembali kepada kepentingan masyarakat luas,” lanjutnya.
Fraksi Demokrat juga mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kinerja tiap SKPD, terutama yang serapannya jauh di bawah rata-rata. Bagi Demokrat, kinerja birokrasi harus terukur dan akuntabel. Jika ada kendala teknis atau perencanaan yang tidak matang, pemerintah wajib segera melakukan pembenahan, bukan sekadar menunggu akhir tahun untuk membelanjakan anggaran secara tergesa-gesa.
> “Demokrat selalu berpihak kepada rakyat. Kami tidak ingin melihat potensi anggaran besar justru menumpuk sebagai SILPA karena ketidaksiapan pemerintah. Ini bukan soal politik, tapi tanggung jawab moral terhadap masyarakat Karawang,” tambahnya.
Partai Demokrat menegaskan komitmennya untuk terus berkoalisi bersama rakyat — menjadi suara kontrol yang konstruktif namun tegas dalam memastikan pemerintah daerah bekerja secara profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik.
> “Demokrat tidak hanya hadir di ruang sidang. Kami turun ke lapangan, mendengar langsung keluhan warga, dan memastikan suara rakyat tidak tenggelam di tengah birokrasi. Itulah makna sejati dari slogan kami: Bersama Rakyat, Demokrat Kuat!”
Dengan sikap itu, Fraksi Demokrat berharap pemerintah daerah segera mempercepat pelaksanaan program dan belanja daerah, agar manfaat APBD benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke pelosok desa.
