Bekasi — swarajabar.id
Banyaknya restoran dan pelaku usaha di Kota Bekasi yang tidak tertib dalam pengelolaan limbah air domestik menuai sorotan tajam dari Dewan Pimpinan Daerah Lembaga Pemantau Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DPD LPLHK) Kota Bekasi. Padahal, pemerintah daerah telah memiliki payung hukum yang jelas melalui Peraturan Daerah (Perda) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (PALD).
Ketua DPD LPLHK Kota Bekasi, Arfan Arfian, mengaku prihatin dengan lemahnya pengawasan dan penindakan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan tersebut. Menurutnya, hasil pantauan di lapangan menunjukkan masih banyak restoran yang belum memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) sesuai standar yang ditetapkan.
“Kami sudah sering melakukan peninjauan ke sejumlah restoran di wilayah Kota Bekasi. Hasilnya, banyak yang tidak memiliki instalasi pengelolaan limbah air sesuai ketentuan Perda maupun Undang-Undang yang berlaku,” kata Arfan kepada wartawan, Senin (26/5/2025).
Ia menambahkan, alasan klasik yang sering digunakan pelaku usaha seperti keterbatasan anggaran dan status lahan sewa, tidak seharusnya menjadi pembenaran untuk menghindari kewajiban membangun IPAL. “Pemerintah seharusnya tidak memberikan toleransi terhadap pelanggaran seperti ini. Mekanisme sanksi harus ditegakkan sambil menunggu proses pembangunan IPALD dilakukan oleh para pengusaha,” tegasnya.
Sebagai bentuk kepedulian terhadap upaya pencegahan pencemaran lingkungan, LPLHK telah melakukan sosialisasi kepada para pelaku usaha agar secara berkala melakukan penyedotan limbah domestik sebagai langkah awal pengelolaan limbah yang bertanggung jawab.
Tak hanya berhenti pada imbauan, DPD LPLHK Kota Bekasi juga menyatakan kesiapannya untuk memberikan layanan bantuan penyedotan limbah domestik melalui kerja sama dengan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) PALD Kota Bekasi.
“Upaya ini kami lakukan sebagai kontribusi nyata dalam menjaga lingkungan Kota Bekasi agar tetap bersih dan sehat, sekaligus mendorong pelaku usaha agar lebih patuh terhadap regulasi yang berlaku,” pungkas Arfan.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari Pemerintah Kota Bekasi terkait langkah penegakan sanksi terhadap restoran atau pelaku usaha yang terbukti melanggar ketentuan pengelolaan air limbah.
