Fraksi PKB Tekan Pemerintah Daerah: APBD 2026 Harus Berpihak Pada Kemaslahatan Rakyat, Bukan Sekedar Angka Diatas Kertas

BEKASI — Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kabupaten Bekasi menegaskan posisi politiknya bahwa penyusunan APBD 2026 tidak boleh keluar dari prinsip utama: kemaslahatan rakyat dan perbaikan kualitas pelayanan publik. Penegasan itu disampaikan langsung oleh H. Jaya Marjaya, S.E., S.H., M.Si, Anggota DPRD dan Wakil Ketua DPC PKB Kabupaten Bekasi, saat membacakan pemandangan umum Fraksi PKB dalam Rapat Paripurna DPRD, Selasa (18/11/2025).

Dalam penyampaiannya, Jaya menekankan bahwa APBD adalah amanah publik sekaligus instrumen besar yang menentukan arah pembangunan daerah. Karena itu, PKB menilai setiap rupiah dalam APBD harus kembali kepada kepentingan masyarakat.

—

Ketergantungan pada Dana Pusat Tinggi, PKB Minta Pemkab Tingkatkan Kemandirian Fiskal

Dalam Raperda APBD 2026, Pendapatan Daerah tercatat sebesar Rp7,28 triliun, dengan PAD ditargetkan Rp4,34 triliun. Data ini, menurut Jaya, menunjukkan bahwa Kabupaten Bekasi masih sangat bergantung pada dana transfer pemerintah pusat.

“Kemandirian fiskal tidak boleh hanya menjadi jargon. Kita harus berani melakukan revitalisasi total dalam pengelolaan pajak dan retribusi, memaksimalkan digitalisasi pelayanan, serta memperkuat pengawasan agar kebocoran PAD dapat benar-benar ditekan,” tegasnya.

Ia menambahkan bahwa aset-aset daerah perlu dipetakan kembali agar bisa menjadi sumber pendapatan, bukan justru beban anggaran.

—

Belanja Daerah Rp7,57 Triliun: PKB Apresiasi Arah Kebijakan, Namun Beri Catatan Kritis

Anggaran belanja daerah yang mencapai Rp7,57 triliun dinilai sudah berada pada kerangka prioritas yang benar—yakni pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Namun demikian, PKB tetap memberikan sejumlah catatan penting sebagai penguat perencanaan.

—

1. Pengangguran 8,82% Harus Ditangani dengan Agenda Nyata

Jaya mengingatkan bahwa angka pengangguran yang masih berada di 8,82% (BPS) tidak boleh dianggap sebagai statistik belaka.

“Kita membutuhkan langkah konkret. BLK harus diperkuat, UMKM harus diberdayakan, dan iklim investasi harus dijaga agar mampu menciptakan lapangan kerja baru yang berkelanjutan,” paparnya.

—

2. Insentif Pelayan Umat dan Pelayan Sosial Harus Menjadi Prioritas

PKB menyoroti pentingnya perhatian anggaran kepada para pelayan umat dan pelayan sosial yang selama ini menjalankan fungsi krusial di tengah masyarakat, mulai dari:

guru ngaji

imam masjid

marbot

amil jenazah

penggali kubur

PSM

ketua RT/RW

“Mereka adalah penjaga harmoni sosial dan spiritual masyarakat. Sudah sepantasnya mereka mendapatkan penghargaan dalam bentuk insentif yang layak,” ujar Jaya.

—

3. Implementasi Perda Pesantren Harus Dipercepat

PKB menilai lambatnya penerbitan Peraturan Bupati sebagai turunan Perda No. 3 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren berdampak pada terhambatnya pemenuhan hak-hak pesantren.

“Perbup harus segera diterbitkan. Tanpa aturan teknis, perda hanya menjadi dokumen, bukan solusi,” tegasnya.

—

4. Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani Butuh Dukungan Lebih Besar

PKB juga meminta agar Pemkab Bekasi memperkuat perlindungan terhadap lahan pertanian dan petani, termasuk melalui implementasi tegas Perda LP2B demi menjaga ketahanan pangan daerah.

—

APBD Harus Menjadi Jalan Kemaslahatan

Menutup pemandangan umum Fraksi PKB, Jaya Marjaya mengutip kaidah ushul fiqh:

“Tasharruful imâm ‘ala ar-ra’iyyah manutun bil mashlahah”
Kebijakan seorang pemimpin kepada rakyat harus sepenuhnya berlandaskan kemaslahatan.

Jaya menegaskan bahwa Fraksi PKB mendukung pembahasan lanjutan Raperda APBD 2026, dengan catatan seluruh rekomendasi PKB dapat dipertimbangkan sebagai penguatan arah kebijakan fiskal Pemkab Bekasi.

“APBD adalah instrumen strategis untuk mewujudkan Kabupaten Bekasi yang bangkit, maju, dan sejahtera. Kami mengajak seluruh pemangku kebijakan untuk menjadikan APBD sebagai jalan menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih adil, dan lebih berkualitas,” pungkasnya.