Karawang — Swarajabar.id, 23 Juni 2025
Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang mengambil langkah tegas dalam penanganan dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PD Petrogas Persada Karawang. Setelah melalui proses penyelidikan intensif, Kejari resmi menetapkan mantan Direktur Utama PD Petrogas, Giovanni Bintang Raharjo (GBR), sebagai tersangka dan langsung melakukan penahanan.
Kasus ini menyeret nama GBR karena diduga kuat melakukan penarikan dana perusahaan secara tidak sah, tanpa dasar hukum dan tanpa pertanggungjawaban yang jelas, selama kurun waktu 2019 hingga 2024. Total kerugian negara yang diakibatkan dari tindakan ini mencapai Rp101 miliar, berdasarkan hasil perhitungan awal dari auditor yang ditunjuk penyidik.
Penyitaan Dokumen & Aset
Kepala Kejari Karawang menyatakan, pihaknya telah menyita sejumlah dokumen penting serta aset terkait, sebagai barang bukti untuk memperkuat konstruksi hukum yang disusun oleh tim penyidik. Penyitaan dilakukan sesuai dengan Pasal 39 KUHAP sebagai bagian dari proses penegakan hukum yang profesional dan akuntabel.
> “Kami ingin memberikan pesan bahwa Kejaksaan tidak akan mentolerir penyalahgunaan kewenangan di tubuh BUMD. Semua yang terbukti melanggar hukum akan kami proses sesuai ketentuan,” ujar Kepala Kejari Karawang dalam keterangannya.
Jerat Hukum Berat
Tersangka GBR dijerat dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo UU Nomor 20 Tahun 2001. Ancaman hukuman bagi pelaku adalah pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun, serta denda hingga Rp1 miliar.
Selain itu, tindakan GBR juga melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD dan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, karena melakukan pengelolaan keuangan tanpa Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang sah.
Dampak Sosial dan Pemerintahan
Skandal ini menjadi pukulan telak bagi kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dana yang seharusnya dialokasikan untuk pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat justru menguap karena praktik penyalahgunaan kekuasaan.
Kejari Karawang memastikan bahwa kasus ini tidak akan berhenti hanya pada satu tersangka. Penelusuran aliran dana dan kemungkinan keterlibatan pihak lain masih dalam proses pendalaman.
> “Kami tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru. Siapa pun yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan kami proses,” tegas Kepala Seksi Pidana Khusus Kejari Karawang.
Harapan Publik: Proses Transparan, Uang Negara Harus Kembali
Masyarakat Karawang berharap agar Kejari benar-benar menuntaskan kasus ini secara tuntas dan transparan. Selain menghukum pelaku, publik juga mendesak agar aset yang telah disalahgunakan dapat dikembalikan ke kas daerah untuk kepentingan publik.
—
Editor: Redaksi Swarajabar.id
Dokumentasi berita video: YouTube – Kejari Tangkap Dirut PD Petrogas
